Telkom dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengimbau nelayan dan pelaku usaha tidak menangkap ikan di sekitar Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi Maluku Papua Cable System alias SKKL SMPCS, khususnya rute Merauke – Timika.
Alasannya, Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi Maluku Papua Cable System sering mengalami gangguan. Kabel laut sejauh 8.800 kilometer ini mengalami tujuh kali kerusakan sejak akhir 2017, dan intensitasnya meningkat dalam dua tahun terakhir.
Padahal kabel laut tersebut menjadi tulang punggung infrastruktur komunikasi untuk wilayah Papua. Telkom dan KKP menduga, kerusakan pada kabel laut terjadi akibat aktivitas perikanan tangkap.
"Ini satu-satunya backbone yang berfungsi optimal sebagai tulang punggung komunikasi masyarakat di Papua,” kata Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto usai acara sosialisasi di Bali, Senin (24/6).
Oleh karena itu, Ditjen Perikanan Tangkap menerbitkan surat edaran yang meminta para pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan ruang laut Timika dan Merauke untuk memperhatikan rute kabel laut tersebut.
Ia berharap para syahbandar di pelabuhan perikanan kepada pelaku usaha subsektor penangkapan maupun pengangkutan ikan untuk tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan pada alur SKKL SMPCS, khususnya di koridor Merauke – Timika.
Selain itu, pelaku usaha subsektor penangkapan maupun pengangkutan ikan diimbau tidak menurunkan jangkar kapal pada area rute kabel laut.
Ia menjelaskan, hanya Telkom yang dapat menembus wilayah pegunungan Papua. Akses internet yang terganggu akan berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pemerintahan.
Doni memprediksi kerugian ekonomi akibat putusnya komunikasi akibat kerusakan kabel laut bisa mencapai jutaan dolar. “KKP mengidentifikasi solusi bagi semua pihak yang memanfaatkan ruang laut agar semua kepentingan terakomodasi sesuai prinsip ekonomi biru,” katanya.
Direktur Kepelabuhan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Tri Aris Wibowo menambahkan, berdasarkan data perizinan, kapal perikanan yang menangkap di wilayah Merauke banyak berasal dari Pulau Jawa, Bali, dan sebagian kecil dari Kepulauan Riau.
KKP akan memasang informasi berupa peta lokasi kabel laut yang dicetak oleh Telkom di sejumlah Pelabuhan Perikanan di Pulau Jawa, Maluku, dan sekitaran Papua. “Ini untuk jangka pendek. Ke depan mungkin akan memasukkan informasi posisi SKKL ke dalam map digital peta laut," ujar dia.
Deputy Executive General Manager Divisi Service Operation Telkom Johan Eko Prasetyo mengungkapkan, SKKL SPMCS sangat berperan penting bagi sistem telekomunikasi masyarakat Papua Selatan.
SKKL tersebut merupakan satu-satunya sistem telekomunikasi bagi warga Papua Selatan, sehingga jika terjadi kerusakan dapat mengganggu kepentingan masyarakat, layanan pemerintah hingga kegiatan usaha.
"Traffic Merauke itu cukup tinggi mendekati 100 Gbps. Bukan hanya untuk voice tapi juga data, internet dan bisnis. Ketika terjadi gangguan, backup yang kami miliki menggunakan satelit hanya bisa memenuhi 6%, sehingga akan merepotkan sekali bagi masyarakat," ujar dia.
Telkom berencana menyiapkan penanda koridor SKKL, yang sekaligus dapat difungsikan sebagai rumah ikan. Dengan begitu, kapal-kapal nelayan diharapkan tidak masuk ke area zona inti kabel laut.
Solusi jangka panjangnya yakni membangun kabel lain, sehingga tidak hanya bertumpu pada SKKL yang tersedia saat ini.
“Kami akan melibatkan masyarakat sekitar untuk menggelar penanda yang dikamuflase sebagai rumah ikan. Salah satunya Kelompok Masyarakat Pengawas atau Pokmaswas yang selama ini sudah bekerja dengan KKP,” ujar dia.