Trump Meluncurkan Satgas Kecerdasan Super untuk Mengawasi Kebijakan AI

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan telah membentuk satuan tugas (satgas) baru yang berfokus pada kecerdasan buatan (AI), yang akan dipimpin oleh Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton.

"Pasukan Kecerdasan Super" (Super Intelligence Force) ini akan berupaya memastikan AS tetap memimpin dalam pengembangan teknologi tersebut serta mengoordinasikan interaksi pemerintah dengan masyarakat," ujar Trump dalam unggahannya di Truth Social, pada Minggu (4/10), seperti dikutip BBC.

Langkah ini diambil setelah Trump menandatangani perintah eksekutif pada 29 September 2026 untuk mengubah sebutan AI menjadi 'Super Intelligence' atau SI, menyusul pernyataannya sebelumnya bahwa kata artificial (buatan) memberikan kesan "palsu".

Pekan lalu, Trump juga mengatakan akan membentuk Dewan Pengawas Keselamatan AI setelah para petinggi perusahaan teknologi menandatangani kesepakatan yang ia sebut sebagai pakta yang "mengikat secara moral".

"Pasukan Kecerdasan Super akan mengoordinasikan interaksi Pemerintah Federal dengan konsumen, kelompok kepentingan publik, organisasi keagamaan, penyedia infrastruktur kritis, dan perusahaan SI," kata Trump.

Ketua Komisi Perdagangan Federal (FTC) Andrew Ferguson, Wakil Menteri Pertahanan bidang Penelitian dan Rekayasa Emil Michael, serta Direktur Kantor Manajemen Personalia Scott Kupor juga akan menjadi bagian dari satgas ini.

Satuan tugas ini akan melapor langsung kepada Presiden Trump dan Kepala Staf Gedung Putih, Susie Wiles.

Desakan Agar Regulasi AI Diperketat

Pengumuman ini muncul di tengah meningkatnya desakan dari tokoh-tokoh terkemuka di industri tersebut—termasuk para eksekutif OpenAIdan Anthropic —agar regulasi terkait teknologi ini diperketat.

Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada 4 Oktober, CEO OpenAI Sam Altman menyatakan manfaat kecerdasan buatan (AI) membenarkan penerimaan atas sejumlah risikonya. Ia juga berpendapat teknologi tersebut harus tetap dapat diakses oleh masyarakat umum.

"Dunia harus menerima terjadinya sejumlah dampak negatif demi manfaat teknologi ini dan agar masyarakat memiliki kendali," ujar Altman kepada Decoded, buletin khusus teknologi milik Politico.

Trump telah menepis seruan untuk pengawasan yang lebih ketat dan sebagian besar menyerahkan pengaturan diri kepada perusahaan-perusahaan AI.

Kesepakatan yang ditandatangani pada 29 September tersebut memuat tanda tangan para eksekutif dari perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka seperti OpenAI, Anthropic, SpaceX, dan Google. 

Pada hari yang sama, presiden menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan departemen dan badan pemerintah AS untuk mulai menggunakan istilah "SI" dan "Super Intelligence", serta tidak lagi mengakui penggunaan istilah artificial intelligence (kecerdasan buatan).

Perintah tersebut menyatakan SI akan menggantikan AI dalam "korespondensi resmi", situs web, laporan, dan bentuk komunikasi lainnya.

Sejumlah ahli mempertanyakan logika di balik penggantian istilah ini, dengan alasan bahwa penggunaan "super intelligence" dapat menimbulkan kebingungan karena istilah tersebut merujuk pada sistem yang lebih canggih.

Sejumlah pemimpin teknologi terkemuka telah mulai menggunakan nama baru tersebut, termasuk miliarder Elon Musk, yang menyatakan di media sosial bahwa ia akan mengubah nama platform AI perusahaannya SpaceXAI menjadi SpaceXSI.

"SpaceX adalah perusahaan super-intelijen," kata Musk dalam unggahannya.

Bos Tesla tersebut baru-baru ini kembali dilibatkan oleh pemerintah AS dalam sebuah proyek untuk mengkaji masa depan peperangan.

Sebelumnya, Musk pernah bertugas di pemerintahan Trump dengan memimpin badan yang disebut sebagai Departemen Efisiensi Pemerintah, namun masa jabatannya berakhir setelah terjadi perselisihan terbuka dengan Trump.