Komdigi Siapkan Peta Jalan Data Center AI, Soroti Pasokan Listrik dan Air

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan langkah untuk memperluas pembangunan data center swasta ke Indonesia bagian timur. Pemerintah menyoroti sejumlah kebutuhan utama, mulai dari kepastian pasokan listrik dan air hingga konektivitas jaringan dan penyederhanaan perizinan.

Langkah itu bertujuan membuka peluang investasi infrastruktur digital yang selama ini masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan, pemerataan pembangunan data center membutuhkan perencanaan terpadu yang mempertimbangkan kesiapan pasar, ketersediaan sumber daya, pasokan energi, serta dukungan konektivitas nasional dan internasional.

“Kami perlu memprioritaskan kawasan-kawasan tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan layanan publik. Selain itu, pasokan energi dan kesesuaian lokasi juga merupakan hal penting,” ujar Wayan dalam sesi diskusi panel pada Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Selasa (20/10/2026).

Menurut Wayan, pengembangan pusat data tidak cukup hanya mengandalkan investasi dan pembangunan fisik. Pemerintah juga perlu memastikan setiap lokasi memiliki ekosistem pendukung yang memadai agar pusat data dapat beroperasi secara andal dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah penyusunan regulasi terkait kabel bawah laut dan pusat data. Wayan menyampaikan rancangan Peraturan Presiden mengenai kedua aspek tersebut telah disiapkan dan memasuki tahap konsultasi publik.

Pemerintah juga membutuhkan masukan dari industri, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta untuk menyempurnakan kebijakan tersebut.

Pasokan Listrik dan Air Jadi Perhatian

Wayan mengatakan pengembangan pusat data membutuhkan koordinasi untuk memastikan kesiapan pasokan listrik, gardu induk, ketersediaan air untuk sistem pendinginan, serta mitigasi risiko bencana.

Kepastian lahan dan biaya juga menjadi perhatian agar pembangunan infrastruktur digital dapat berjalan lebih efektif. Karena itu, pemerintah mendorong koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT PLN (Persero), operator jaringan, instansi yang menangani pertanahan, dan investor.

“Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, operator jaringan, instansi yang menangani pertanahan, serta investor sangat diperlukan. Kolaborasi ini penting untuk memberikan kepastian mengenai ketersediaan lahan dan biaya,” kata Wayan.

Selain kesiapan sumber daya, penyederhanaan perizinan turut menjadi perhatian pemerintah untuk mendukung pembangunan pusat data.

Pemerataan investasi juga akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan pasar dan kesiapan ekosistem di setiap wilayah. Sejumlah kawasan di luar Jawa, termasuk Sulawesi dan Kupang, dapat dipertimbangkan untuk pengembangan pusat data sesuai potensi dan kebutuhan pasarnya.

Komdigi Siapkan Konektivitas Cadangan

Selain pasokan energi dan air, pemerintah menyoroti kebutuhan konektivitas cadangan untuk mendukung pengembangan data center di Indonesia bagian timur.

Wayan mengatakan pemerintah menyediakan konektivitas cadangan menuju pusat konektivitas nasional dan internasional. Dengan dukungan tersebut, pusat data di luar Jawa dan Batam diharapkan tidak menjadi fasilitas yang terisolasi.

Konektivitas cadangan diperlukan untuk membangun jaringan pusat data yang tangguh. Jalur alternatif diharapkan membuat layanan digital di berbagai wilayah tetap terhubung secara andal dan tidak bergantung pada satu jalur jaringan saja.

Menurut Wayan, kebutuhan konektivitas semakin penting seiring pengembangan pusat data untuk mendukung akal imitasi (AI).

Beban kerja AI membutuhkan infrastruktur yang memadai, termasuk pasokan listrik yang andal, kapasitas daya yang cukup, ketersediaan air, serta konektivitas berkapasitas tinggi.

“Kita membutuhkan konektivitas berkapasitas tinggi untuk mendukung AI. Kita juga harus memastikan tidak ada lagi keterlambatan dan kekurangan kapasitas koneksi, baik pada jaringan backbone, jaringan penghubung, maupun jaringan akses,” ujar Wayan.

Ia menambahkan, pengembangan infrastruktur untuk mendukung AI Factory dan infrastruktur digital nasional juga membutuhkan perencanaan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, industri, dan dunia pendidikan. Kemampuan kontraktor dalam negeri serta asesmen terhadap kesiapan jaringan dan pasokan listrik turut menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Melalui perencanaan lokasi, penguatan konektivitas, kepastian pasokan energi, dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya memperluas pembangunan data center ke berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang investasi yang lebih merata sekaligus memperkuat kesiapan Indonesia memenuhi kebutuhan ekonomi digital dan pengembangan AI hingga 2030.