Pemerintah Bidik Sulawesi hingga Kupang Jadi Lokasi Baru Data Center

Pemerintah menyiapkan langkah untuk memperluas pembangunan data center swasta ke Indonesia bagian timur, termasuk Sulawesi dan Kupang. Upaya ini bertujuan membuka peluang investasi infrastruktur digital yang selama ini masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Wayan Toni Supriyanto mengatakan, pemerataan pembangunan pusat data membutuhkan perencanaan terpadu. Pemerintah perlu mempertimbangkan kesiapan pasar, ketersediaan sumber daya, pasokan energi, serta dukungan konektivitas nasional dan internasional.

“Kami perlu memprioritaskan kawasan-kawasan tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan layanan publik. Selain itu, pasokan energi dan kesesuaian lokasi juga merupakan hal penting,” ujar Wayan dalam sesi diskusi panel pada Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Selasa (20/10).

Menurut Wayan, pengembangan pusat data tidak cukup hanya mengandalkan investasi dan pembangunan fisik. Pemerintah perlu memastikan setiap lokasi memiliki ekosistem pendukung yang memadai agar pusat data dapat beroperasi secara andal dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Ia menegaskan, pemerataan investasi pusat data perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan pasar dan kesiapan ekosistem di setiap wilayah. Sulawesi dan Kupang menjadi sejumlah kawasan di luar Jawa yang masuk dalam pertimbangan pengembangan sesuai potensi dan kebutuhan pasarnya.

Komdigi Siapkan Perpres Pusat Data dan Kabel Bawah Laut

Untuk mendukung ekspansi pusat data ke Indonesia timur, pemerintah menyiapkan regulasi terkait pusat data dan kabel bawah laut. Wayan menyampaikan, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai kedua aspek tersebut telah disiapkan dan sedang memasuki tahap konsultasi publik.

Pemerintah membutuhkan masukan dari industri, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta untuk menyempurnakan kebijakan tersebut.

Selain regulasi, pemerintah menyiapkan konektivitas cadangan yang menghubungkan pusat data di Indonesia timur dengan pusat konektivitas nasional dan internasional. Langkah ini bertujuan agar pusat data di luar Jawa dan Batam tidak menjadi fasilitas yang terisolasi.

Ketersediaan jalur konektivitas alternatif dinilai penting untuk menjaga keandalan layanan digital di berbagai wilayah. Dengan demikian, layanan tidak bergantung pada satu jalur jaringan saja.

Di sisi lain, pemerintah perlu mengoordinasikan kesiapan pasokan listrik, gardu induk, ketersediaan air untuk sistem pendinginan, serta mitigasi risiko bencana. Penyederhanaan perizinan juga menjadi perhatian agar proses pembangunan infrastruktur digital berjalan lebih efektif.

Wayan mengatakan, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT PLN (Persero), operator jaringan, instansi yang menangani pertanahan, dan investor diperlukan untuk mendukung pengembangan pusat data.

“Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, operator jaringan, instansi yang menangani pertanahan, serta investor sangat diperlukan. Kolaborasi ini penting untuk memberikan kepastian mengenai ketersediaan lahan dan biaya,” katanya.

Pemerintah juga menyoroti kebutuhan infrastruktur pusat data untuk mendukung pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).

Wayan mengatakan, pengembangan infrastruktur AI membutuhkan kesiapan secara menyeluruh, mulai dari pasokan listrik yang andal, kapasitas daya yang memadai, ketersediaan air, hingga konektivitas berkapasitas tinggi. Infrastruktur tersebut diperlukan untuk menopang beban kerja AI yang membutuhkan energi besar.

Selain itu, pengembangan infrastruktur digital perlu didukung perencanaan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, industri, dan dunia pendidikan.

Kemampuan kontraktor dalam negeri serta asesmen terhadap kesiapan jaringan dan pasokan listrik juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan untuk mendukung pengembangan AI Factory dan infrastruktur digital nasional.

“Kita membutuhkan konektivitas berkapasitas tinggi untuk mendukung AI. Kita juga harus memastikan tidak ada lagi keterlambatan dan kekurangan kapasitas koneksi, baik pada jaringan backbone, jaringan penghubung, maupun jaringan akses,” ujar Wayan.

Melalui perencanaan lokasi, penguatan konektivitas, kepastian pasokan energi, dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap pembangunan pusat data dapat tersebar lebih merata. Langkah ini juga diharapkan memperkuat kesiapan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi digital dan pengembangan AI hingga 2030.