Menteri KKP Kebut Program Ekonomi Biru di 2024, Anggaran Rp 7,1 T
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, fokus melanjutkan pelaksanaan program-program prioritas berbasis ekonomi biru di 2024. Pelaksanaan program prioritas KKP di 2024 didukung pagu anggaran sebesar Rp7,1 triliun
Dia mengatakan, program tersebut dikebut pelaksanaannya untuk keberlanjutan ekosistem sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah tidak lagi hanya fokus pada penangkapan ikan dan hasil lautnya, namun juga mengelola ruang laut. Salah satu caranya dengan mengembangkan budidaya melalui model-model berbasis kawasan.
"Kemudian bagaimana masyarakat pesisir menjadi masyarakat produktif. Bagaimana bisa mencapainya tentu harus ada intervensi pemerintah salah satunya melalui program kampung nelayan modern," ujar Trenggono dalam konferensi pers Outlook dan Program Prioritas Sektor Kelautan dan Perikanan 2024 di Ruang Command Center KKP, Jakarta Pusat, Rabu (10/1).
Program prioritas ekonomi biru KKP mencakup lima agenda besar yaitu:
- Perluasan kawasan konservasi laut
- Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota
- Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan
- Pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.
Implementasi Penangkapan Ikan Terukur
Trenggono mengatakan, pemerintah telah menerbitkan dua Peraturan Pemerintah yaitu PP No 11 tahun 2023 dan PP No 26 tahun 2023 dalam mengimplementasikan ekonomi biru. Selain itu, terdapat beberapa Peraturan Menteri yang telah diselesaikan oleh KKP, di antaranya untuk mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
Mengenai dua kebijakan ini, Trenggono memastikan pelaksanaan keduanya harus dibarengi dengan kajian dan kesiapan matang, baik sisi infrastruktur maupun sumber daya manusianya.
"Dua-duanya masih belum dijalankan ya, masih terus dimatangkan agar saat diimplementasikan seluruhnya siap," ujarnya.
Trenggono memaparkan, bentuk implementasi program ekonomi biru di 2024 di antaranya penguatan infrastruktur teknologi monitoring, melanjutkan pembangunan modeling budidaya, serta integrasi perizinan antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, implementasi program ekonomi biru adalah memperbaiki dan melindungi pesisir dan pulau-pulau kecil serta terluar dari kerusakan, penguatan sarana prasarana pelabuhan, penanganan sampah plastik di laut, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Untuk modeling budidaya misalnya, pembangunan dilakukan di sejumlah lokasi. Rinciannya modeling budidaya udang berbasis kawasan di Sumba Timur, modeling budidaya ikan nila di Karawang, modeling budidaya kepiting di Pasuruan, modeling budi daya rumput laut di Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara, serta modeling budidaya lobster di Batam.
"KKP juga akan terus mengembangkan sistem infrastruktur Ocean Big Data. Di tahun 2024 ini, kami juga memulai pengadaan satelit nano untuk pemantauan dan pengawasan perairan Indonesia, serta melanjutkan penyusunan Ocean Accounting," beber Trenggono.
Dari rentetan pelaksanaan program prioritas tersebut, KKP memiliki target capaian produksi perikanan sebesar 30,85 juta ton, dengan nilai ekspor produk perikanan mencapai US$ 7,20 miliar, hingga target Nilai Tukar Nelayan di angka 108 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 105.