BMKG: Dampak El Nino Diprediksi Mereda Oktober, Fenomena Berlanjut hingga 2027

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi El Nino telah berada di level kuat dan terus aktif hingga Mei 2027. Efeknya, kemarau panjang dan suhu lebih panas di Indonesia. Namun, efek tersebut akan mereda ketika musim hujan tiba.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, fenomena El Nino berbeda dengan musim kemarau. Meskipun El Nino dapat membuat musim kemarau lebih kering dan lebih panjang, ketika peralihan musim, dampaknya juga akan berkurang. 

“Ketika masuk musim hujan, diperkirakan di minggu ketiga Oktober, itu El Nino sudah tidak begitu mempengaruhi Indonesia. Walaupun El Nino masih aktif sampai Mei 2027,” kata Faisal, saat konferensi di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (4/8). 

Berdasarkan perkiraan BMKG, selama Agustus hingga September, curah hujan berada di level rendah dan sangat rendah. Sedangkan curah hujan rendah hingga tinggi baru memasuki wilayah Indonesia pada Oktober-November.

Kemarau panjang dan peningkatan suhu akibat El Nino diperkirakan akan berdampak di berbagai sektor, mulai dari sektor sumber daya air, kehutanan, energi, kesehatan, ekonomi, hingga pangan. Catatan BMKG, seluas 2,4 juta hektare hutan dan lahan di Indonesia hangus saat El Nino sangat kuat pada 2015 dan 1,16 juta hektare saat El Nino kuat pada 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Faisal turut memperingatkan risiko El Nino pada level sangat kuat. 

“El Nino dengan indeks ENSO (El Nino-Southern Oscillation) +1,59 berada pada posisi kuat, yang berpotensi menjadi sangat kuat,” ucapnya. 

Meskipun dampak El Nino disebut akan mereda saat memasuki musim hujan, lonjakan suhu udara masih akan terjadi pada 2027. 

Pemerintah Rumuskan Respons Kebijakan Antisipasi El-Nino 

BMKG bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kementerian atau lembaga terkait telah merumuskan respons kebijakan untuk berbagai sektor guna menghadapi El Nino 2026.

“Dokumen tidak hanya mengidentifikasi risiko, tapi memetakan sebaran dampak dan merumuskan arah respons dalam empat klaster pembangunan utama,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo. 

Teguh memaparkan, penurunan curah hujan memunculkan risiko kebakaran hutan dan lahan khususnya di wilayah Sumatra dan Kalimantan, serta penurunan produktivitas pertanian terutama padi, serta perkebunan seperti kelapa sawit dan kopi.  

Respons yang disiapkan antara lain operasi pemadaman dan modifikasi cuaca, aktivasi sumur bor, penyaluran benih tahan kekeringan, perbaikan irigasi, dan perlindungan petani melalui asuransi pertanian.  

Penurunan curah hujan juga mengancam ketersediaan air baku dan menekan kinerja pembangkit listrik tenaga air (PLTA) maupun pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM). 

“Respons yang diperlukan dapat mencakup pengerukan dan pemeliharaan infrastruktur tabungan air, konservasi daerah aliran sungai, dan operasi modifikasi cuaca,” ujar Teguh. 

Kondisi kering juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Selain rentan menimbulkan gangguan pernapasan akibat polusi udara yang tak tersaring oleh hujan, suhu tinggi dan perubahan tingkat kelembapan juga mendorong berkembangnya penyakit seperti malaria dan demam berdarah.

“Pencegahan di sektor kesehatan difokuskan pada penguatan surveilans penyakit sensitif iklim, kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, jaminan pasokan air bersih di fasilitas pelayanan kesehatan, dan komunikasi risiko kepada masyarakat,” ucap Teguh.