Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar, mengatakan, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KLHK baru mencapai 29% atau sebesar Rp 2,4 Triliun dari pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp 8,3 triliun.
"Pada tanggal 10 Juni realisasi anggaran 29 persen," ujar Siti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (12/6).
Siti mengatakan, penyerapan tertinggi dilakukan oleh Inspektorat Jendral yang telah mencapai 48% dengan realisasi sebesar Rp 35,9 Miliar dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 74,6 Miliar.
Posisi selanjutnya adalah Sekretariat Jendral dengan penyerapan anggaran sebesar RP 179,5 miliar dari pagu sebesar Rp 453,8 miliar atau 39%, kemudian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan penyerapan sebesar Rp 145,7 miliar dari pagu sebesar Rp 379,7 miliar atau 38,3%.
Siti mengatakan, seharusnya sampai dengan awal Juni penyerapan anggaran paling sedikit sudah mencapai 35-40%. Lambatnya penyerapan anggaran tersebut terjadi lantaran adanya beberapa masalah yang saat ini tengah ditangani dan akan diselesaikan dengan segera.
"Kita punya problem sedikit yang sedang ditangani dan sudah akan diselesaikan sampai dengan minggu depan, yaitu di PPKL, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan, yaitu dengan sebab karena dana diblokir sampai dengan bulan Maret, dan di dalam prosesnya itu untuk pengadaan, yaitu sekitar 42 persen, harus dengan menggunakan e-katalog," ujarnya.