Kemana Arah Diplomasi Iklim Indonesia di Meja COP31?

Pertemuan Para Pihak (COP) ke-31 tentang perubahan iklim akan berlangsung di Antalya, Turki, pada 9-20 November mendatang. Dalam meja perundingan iklim di bawah PBB itu, diplomasi iklim apa yang akan dibawa oleh Indonesia?

Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Tri Purnajaya mengatakan, delegasi Indonesia akan mendorong apa yang sudah menjadi kepentingan nasional. Begitu pula negara lain yang akan membawa kepentingan nasionalnya sendiri.

“Kaitannya dengan misalnya kepentingan kita di sektor energi, ada karbon, dan bagaimana negara berkembang itu tetap negosiasi mendorong common but differentiated responsibility (CBDR),” kata Tri, dalam diskusi ‘Arah Agenda Prioritas Kepresidenan COP31 dan Konteks Geopolitik’ di Jakarta, pada Selasa (4/8).

Beberapa kepentingan nasional yang akan difokuskan dalam COP31 di antaranya soal energi bersih, elektrifikasi, waste management, ketahanan pangan, serta ocean and blue economy. 

Perihal energi bersih dan transisi energi, aksinya dinilai harus selaras dengan aspek keamanan energi dan keterjangkauan. Indonesia masih mengarah pada sistem phase down atau pengurangan energi fosil secara bertahap, daripada phase out atau penghentian total. 

Indonesia turut mendorong hasil negosiasi yang menjaga prinsip equity dan CBDR. Maksudnya, semua negara memiliki kewajiban yang sama untuk mengatasi perubahan iklim, namun besaran tanggung jawabnya berbeda-beda sesuai kemampuan.

Menurut Tri, COP31 juga dapat menjadi ajang untuk ‘memamerkan’ pencapaian Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Apalagi, negara berkembang termasuk Indonesia dianggap punya peran untuk mengambil peran lebih jauh dalam aksi iklim, usai mundurnya komitmen negara maju.

“Dua minggu lalu Presiden juga kan telah umumkan mandatori B50, misalnya. Itu pertama kali di dunia kan, ini sebuah capaian. At the end of the day, nanti kan semua negara itu saling bersaing,” ujar dia.

Di sisi lain, Tri menilai target ambisius pemerintah dalam transisi energi juga memunculkan tanggung jawab bersama untuk menarik investasi sebesar-besarnya. Perlu dukungan fiskal domestik, juga dukungan internasional. 

Ditambah, tekanan kepada negara berkembang untuk lebih berambisi dalam aksi-aksi iklimnya. Tanpa dukungan internasional, progresnya hanya akan jalan di tempat.

Sebab itu, selain mendorong aksi iklim kolektif, dalam forum tersebut Indonesia juga akan menjajaki kesempatan bekerja sama dengan pihak-pihak internasional, termasuk untuk peningkatan kapasitas, transfer teknologi, dan pendanaan iklim.

Akan tetapi, kata Tri, ketegangan dan konflik global justru dapat menjadi ‘pengalihan isu’ yang menggeser fiskal global ke pertahanan dan keamanan, alih-alih mendanai aksi-aksi iklim. 

“Ini juga menjadi gangguan sebenarnya dan tantangan buat pendanaan iklim yang menjadi salah satu tujuan utama perundingan COP,” ujarnya. 

Turki dan Australia: Dua Kepala di COP31

Penyelenggaraan COP tahun ini bisa dikatakan cukup unik, karena akan dipimpin oleh dua host, yaitu Turkiye dan Australia. Turkiye berperan sebagai tuan rumah, memimpin COP dan Agenda Aksi, sementara Australia berperan sebagai Presiden Perundingan, serta mengelola negosiasi dan membangun kompromi.

Di tengah kemunduran komitmen iklim negara maju, Tri melihat dua kepemimpinan ini sebagai komitmen kuat dari Turkiye dan Australia agar proses-proses negosiasi berjalan dengan baik.

“Ya tentunya nanti pasti setiap host ada keinginan legacy-nya, ada kepentingan nasional, wajar-wajar saja,” ucapnya. 

Tri tak menampik bahwa COP31 akan berlangsung di tengah situasi global penuh konflik dan fragmentasi geoekonomi yang sangat tidak menguntungkan. Di saat yang sama, COP31 dinilai perlu memastikan aksi iklim berjalan secara adil, bukan sekadar meningkatkan ambisi. 

“Mudah-mudahan, Turkiye dan Australia bisa menjadi host yang benar-benar fair,” ujar Tri.

Yang jelas kata dia, delegasi Indonesia mendorong hasil COP31 yang implementatif, seimbang, dan berkeadilan. “Keberhasilan COP31 tidak hanya diukur dari seberapa tinggi ambisi yang disepakati, tapi juga apakah ambisi tersebut dapat dilaksanakan secara adil, didukung pendanaan dan teknologi yang nyata.”