Usulan Desalinasi Air Laut Bergulir di Daerah, Apa Kata AHY?

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY merespons positif usulan dan inisiatif pemerintah daerah soal pengembangan fasilitas desalinasi air laut.  

Dia mengatakan bahwa memang diperlukan solusi komprehensif untuk memastikan ketersediaan air bersih. “Semua sedang mencari solusi dan semua harus saling diintegrasikan, karena kadang ketika kita menyusun rencana sendiri-sendiri, menjadi kurang efisien,” kata dia dalam Konferensi Pers di Forum Indonesia International Sustainability Forum, Jakarta, Rabu (7/10).

AHY menjelaskan, teknologi desalinasi sudah semakin matang. "Mudah-mudahan harganya juga semakin kompetitif, semakin terjangkau oleh pemerintah daerah, bisnis, dan bisa berkelanjutan,” ujarnya. 

Dengan desalinasi, sumber air bersih untuk masyarakat akan bertambah sehingga tidak hanya mengandalkan air permukaan dari sungai, danau, bendungan dan wadu, maupun air tanah. 

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengusulkan opsi ini untuk mengantisipasi kekeringan di wilayah ibukota. Merespons usulan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, opsi mengubah air laut menjadi air tawar bisa dilakukan ketika proyek pembangunan tanggul laut raksasa sudah dimulai. 

“Dengan gampang pemerintah DKI Jakarta melakukan melalui PAM Jaya,” ujar dia. 

Sedangkan di Batam, proyek desalinasi sudah masuk perencanaan. Pemerintah Kota Batam mendorong industri pusat data untuk berinvestasi desalinasi guna memenuhi kebutuhan airnya secara mandiri. Dengan begitu, kebutuhan air untuk mendinginkan server tidak mengganggu air waduk yang selama ini dimanfaatkan masyarakat. 

Setidaknya satu perusahaan pusat data dilaporkan sudah merencanakan pembangunan fasilitas desalinasi. Ke depan, bila ada kelebihan pasokan air dari desalinasi maka akan didistribusikan untuk masyarakat. 

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum juga sempat menawarkan fasilitas desalinasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak gempa di Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. 

Setelah mendengar rencana tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta agar teknologi desalinasi dikembangkan dalam negeri, tidak terbatas untuk area-area terdampak bencana.