Efek Karhutla Indonesia Meluas, Polusi Udara di Singapura Terburuk Sejak 2015

Polusi udara di sejumlah wilayah Singapura mencapai tingkat tertinggi dalam lebih dari satu dekade pada Rabu (14/10). Kondisi ini terjadi ketika Indonesia menghadapi tekanan dari negara-negara tetangga akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memperburuk kualitas udara di kawasan Asia Tenggara.

Menurut laporan The Diplomat, konsentrasi partikel halus PM2.5 per jam meningkat di seluruh wilayah Singapura pada Rabu (14/10) sore. Di wilayah barat, konsentrasi PM2.5 mencapai 288 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut masuk kategori sangat tinggi menurut klasifikasi Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) dan menjadi yang tertinggi sejak 2015.

Sementara itu, konsentrasi PM2.5 di wilayah selatan, timur, dan tengah Singapura berada dalam kategori tinggi. Wilayah utara mencatat tingkat polusi yang meningkat.

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Singapura mulai menyalurkan masker N95 secara bertahap kepada kelompok masyarakat rentan. Pemerintah juga menutup sementara seluruh fasilitas olahraga luar ruangan dan fasilitas olahraga tanpa pendingin udara di wilayah barat Singapura.

Dampak Karhutla Indonesia ke Negara Tetangga

Indonesia saat ini menghadapi musim kebakaran hutan dan lahan paling intens dalam 11 tahun terakhir. Kondisi tersebut diperparah oleh musim kemarau yang lebih kering dari biasanya, berkaitan dengan pola cuaca El Niño global.

Kebakaran yang sebagian besar terkonsentrasi di Kalimantan dan Sumatra menghasilkan kabut asap yang menyebar ke sejumlah wilayah Asia Tenggara. Dampaknya meliputi penutupan sekolah hingga gangguan kesehatan bagi puluhan juta orang di berbagai wilayah.

Timor-Leste, negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, mengumumkan penghentian sementara kegiatan belajar tatap muka selama tiga hari mulai 15 Oktober 2026. Dalam pernyataannya, pemerintah menyebut kebijakan tersebut diambil akibat pencemaran partikel dari kebakaran di wilayah atau negara tetangga.

Sebelumnya, pemerintah Malaysia juga memerintahkan penutupan sekolah di Semenanjung Malaysia, termasuk Kuala Lumpur, akibat kabut asap yang semakin memburuk.

Di Indonesia, otoritas mencatat lebih dari 280 ribu kasus gangguan pernapasan di wilayah terdampak sejak 18 Agustus 2026. Di Kalimantan Tengah, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada Rabu (14/10) bahkan melampaui 1.200. Angka tersebut lebih dari empat kali lipat ambang kategori berbahaya, yakni 300.

Sejumlah kebakaran juga berkaitan dengan pembukaan lahan melalui pembakaran untuk kepentingan pertanian dan perkebunan monokultur, seperti kelapa sawit, jagung, bahan baku bubur kertas, dan tebu.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada September 2026 menyatakan sebagian besar kebakaran di Kalimantan dan Sumatra diduga sengaja dilakukan oleh individu atau perusahaan. Ia berjanji menyelidiki dan menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Krisis kabut asap ini turut memunculkan kritik terhadap mekanisme kerja sama regional dalam menangani pencemaran lintas batas. Malaysia mengumumkan akan mengangkat persoalan tersebut dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN menjelang konferensi tingkat tinggi organisasi itu di Filipina pada November mendatang.

Tekanan Diplomatik terhadap Indonesia Meningkat

Penanganan karhutla Indonesia kini menjadi sorotan politik di negara-negara tetangga. Sejumlah pengguna media sosial di Singapura dan Malaysia menyampaikan keluhan atas kabut asap yang melintasi perbatasan.

Kritik juga datang dari kalangan politik Malaysia. Andrew Chen Kah Eng, Pemimpin Cabang Koalisi Pakatan Harapan di negara bagian Johor, pada Senin (12/10) menyatakan Indonesia harus dimintai pertanggungjawaban atas kegagalannya mengendalikan kebakaran.

Ia mendesak para pejabat Indonesia agar tidak bersikap acuh terhadap negara-negara ASEAN yang terdampak, termasuk masyarakat Indonesia sendiri.

“Pejabat Indonesia perlu berhenti bersikap acuh dan tidak menunjukkan penyesalan kepada negara-negara ASEAN yang terdampak, termasuk rakyatnya sendiri, akibat polusi kabut asap yang disebabkan aktivitas manusia,” ujarnya.

Sementara itu, anggota parlemen Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menyerukan agar negara-negara Asia Tenggara mengajukan protes diplomatik resmi kepada pemerintah Indonesia. Ia juga mengusulkan agar bank-bank Malaysia dan Singapura menghentikan pembiayaan bagi perusahaan Indonesia yang terkait dengan pembakaran lahan.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengerahan sumber daya tambahan untuk menangani karhutla pada Selasa (13/10). Kebakaran di sejumlah wilayah sulit dikendalikan karena lokasinya terpencil dan sebagian terjadi di lahan gambut kering.

“Ini merupakan prioritas utama bagi kita. Kita harus segera menyelesaikannya,” kata Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat terkait, sebagaimana dikutip dari pernyataan pemerintah.

Meski pengerahan sumber daya tambahan diharapkan mempercepat penanganan kebakaran, pengendalian aktivitas pembukaan lahan tetap menjadi persoalan penting. Tanpa pengawasan yang berkelanjutan terhadap perusahaan dan pelaku usaha yang berpotensi memicu kebakaran, kabut asap lintas batas berisiko terus berulang dan mengganggu kesehatan masyarakat serta hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga.