Cegah Karhutla, BPGMN Petakan 500 Kawasan Hidrologis Gambut

Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang di kawasan gambut. Badan berencana untuk memulihkan tata air gambut, memetakan wilayah rawan kebakaran, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem.

 Kepala BPGMN, Satyawan Pudyatmoko, berpendapat bahwa kebakaran gambut berulang terjadi karena perubahan kondisi alami gambut yang semula basah menjadi kering. Kondisi tersebut membuat lahan gambut lebih rentan terbakar, terutama ketika musim kemarau berlangsung panjang dan fenomena El Nino meningkatkan risiko kekeringan.

 Satyawan menjelaskan, kanal yang mengalirkan air keluar dari lahan gambut menjadi salah satu persoalan utama dalam pengelolaan ekosistem tersebut. Selain itu, pembangunan kanal di kawasan kubah gambut mengurangi kemampuan kawasan tersebut menyimpan air yang dibutuhkan untuk menjaga kelembapan lahan selama musim kemarau.

 “Gambut terbakar karena ada upaya mengubah sifat alaminya, dari yang basah dan lembap menjadi kering. Ini merupakan masalah utama dalam pengelolaan gambut di Indonesia,” kata Satyawan setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (15/10).

 Guna mengatasi hal itu, BPGMN akan memetakan kanal dan membangun sekat kanal agar air tidak mengalir keluar dari kawasan gambut secara berlebihan. Langkah tersebut bertujuan mempertahankan kelembapan gambut sehingga lahan tidak mudah terbakar ketika menghadapi cuaca kering.

 “Kita tahu sumber kekeringan itu adalah kanal. Kanal sudah sangat banyak. Gambut juga memiliki kubah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Sering kali kubah gambut justru dibuat kanal, padahal kubah tersebut merupakan menara air. Akibatnya, ketika musim kemarau seperti sekarang, air dari kubah sudah habis,” ujarnya.

Budidaya Sagu dan Nanas di Lahan Gambut

Selain memperbaiki tata air, BPGMN berencana memetakan sekitar 500 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) untuk mengidentifikasi kawasan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan pemulihan. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan prioritas pemulihan, terutama di wilayah yang berulang kali mengalami kebakaran.

 Di sisi lain, BPGMN akan mendorong masyarakat mengembangkan komoditas yang sesuai dengan karakteristik lahan gambut. Satyawan menyebut sagu, jelutung, dan nanas sebagai beberapa komoditas yang dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan perlindungan ekosistem.

 Langkah ini diharap dapat mendorong upaya pemulihan gambut tidak menghilangkan sumber penghasilan masyarakat.  “Kami akan mendorong komoditas yang ramah terhadap kondisi gambut, misalnya sagu, jelutung, nanas, dan komoditas lainnya. Jangan sampai perlindungan gambut mematikan ekonomi masyarakat,” kata Satyawan.

Wakil Kepala BPGMN, Mayor Jenderal TNI Sriyanto, mengatakan pihaknya akan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kawasan berisiko, memproyeksikan kemungkinan kebakaran, dan menentukan langkah mitigasi sebelum api meluas.

“Misalnya ketika permukaan air gambut berada di bawah 40 centimeter (cm), maka harus segera bertindak. Standar pembuatan sekat kanal harus diketahui secara terperinci di seluruh titik di Indonesia. Di sinilah teknologi informasi perlu dimanfaatkan,” ujar Sriyanto, pada kesempatan serupa.