Wamenko Pangan akan Perhatikan Temuan Titik Panas di Area PSN Papua Selatan

Ratusan titik panas terdeteksi di kawasan proyek pangan dan energi di Merauke, Papua Selatan. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pangan, temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam kajian Siapa di Balik Api? ini akan menjadi perhatian pemerintah.

“Pokoknya nanti itu akan menjadi perhatian pemerintah, ya,” kata Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq saat ditemui di Jakarta, pada Kamis (15/10).

Eks-Menteri Lingkungan Hidup itu juga mengatakan pemerintah akan memperketat pengawasan di proyek strategis nasional (PSN) tersebut. “Nanti akan dilakukan pengetatan ya, karena memang kan bersinggungan langsung dengan masyarakat,” ucap dia.

Dalam kajian terbarunya, Walhi mengungkap terdapat 807 titik panas di kawasan pengembangan PSN pangan dan energi Merauke, Papua Selatan, selama Januari hingga Agustus 2026. Dari total temuan titik panas, 133 di antaranya berada di area enam konsesi korporasi swasta penggarap proyek PSN energi, yang terafiliasi dengan dua grup besar terdaftar di Singapura.

“Saya pikir, semuanya kan sudah terekam dengan baik dalam citra satelit, itu akan menjadi evidence pada saat kasus itu bergulir di lapangan,” ucap Hanif, menanggapi temuan itu. 

Dia kemudian memercayakannya pada Kementerian Lingkungan Hidup yang berada di bawah naungan kementerian koordinatornya. “Saya yakin Kementerian Lingkungan Hidup akan atensi,” kata dia. 

Temuan Walhi di Papua Selatan

Selain terdeteksi di area korporasi swasta, temuan Walhi juga menyoroti titik-titik panas di area yang dikelola langsung oleh pemerintah di proyek PSN pangan. Bahkan, titik panas yang ditemukan di area ini jauh lebih banyak, mencapai 674 titik. 

Titik panas di area dengan pengampu Kementerian Koordinator Bidang Pangan tercatat pada tiga kluster, terletak di Desa Salam Epe, Desa Sigad, dan Desa Bibikem. Titik panas juga ditemukan di area proyek pangan kelolaan Kementerian Pertanian di Desa Buepe.

Menurut Walhi, temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab kelembagaan pemerintah sebagai penggagas dan koordinator program ketahanan pangan.

“Termasuk kewajiban memastikan kajian lingkungan hidup strategis dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilaksanakan secara memadai sebelum dan selama pembukaan berlangsung,” demikian tulis Walhi dalam laporannya.

Lembaga non-pemerintah yang aktif mengampanyekan isu lingkungan itu menegaskan, kebijakan maupun penegakan hukum karhutla di kawasan ini mestinya menjangkau korporasi pemegang konsesi maupun lembaga pemerintah pengampu proyek.