Nasib Papua Selatan: 400 Ribu Hektare Terbakar, Air Susut, Pangan Lenyap

Papua Selatan didapuk sebagai salah satu Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN). Namun, ‘ketahanan pangan’ nasional yang ingin dibentuk dari Papua Selatan kian dipertanyakan, seiring habisnya sumber daya dilalap api kebakaran hutan dan lahan. 

Pengkampanye Pusaka Bentala Rakyat Dorthea Wabiser mengungkapkan, kunjungannya ke Boven Digoel di Papua Selatan awal November lalu disambut dengan pemandangan hangusnya dusun-dusun sagu masyarakat.

“Itu dusun-dusun sagu terbakar,” kata Dorthea, dalam diskusi publik di Jakarta, pada Kamis (12/11). 

Dusun sagu merujuk pada hutan atau kebun alami yang ditumbuhi pohon sagu. Mengutip Kaoem Telapak, dusun memiliki arti tempat yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pangan, sandang, hingga papan. Sagu merupakan makanan pokok bagi masyarakat Papua. Tak hanya menjadi sumber pangan alami, sagu adalah identitas budaya yang melekat dengan masyarakat.

“Dusun sagu terbakar mengitari kampung, jadi masyarakat bilang, mereka sudah seperti patroli, setiap pagi bangun lari ke sana padamkan api, lari ke sisi yang lain untuk padamkan dusun sagu yang lain,” ucap dia. 

Bersamaan dengan itu, kebun-kebun karet milik masyarakat juga hangus. Masyarakat dibuat pontang-panting memadamkan api. Dorthea melihat sendiri kebun-kebun masyarakat sudah mengering, tanaman mati, hewan ternak terpaksa digiring ke sisi sungai untuk bisa mendapatkan air. Ada juga warga yang membelikan nebulizer untuk babi peliharaannya agar bisa bertahan di tengah kabut asap kebakaran.

“Ketahanan pangan ini sampai di mana? Karena sumber-sumber utama hilang karena api ini,” ujarnya.

Tak cukup api, kekeringan yang datang kali ini pun membuat masyarakat kesulitan. Sumber pangan lain seperti ikan, kian terbatas di musim kering. Di sisi lain, hewan buruan semakin buas terdesak api, sehingga menyulitkan masyarakat untuk menjerat dan menjadikannya bahan konsumsi.

“Babi-babi lari dari api, lari ke satu titik, lari ke sebelahnya. Ketika ada anjing berburu yang siap menyergap, dia tidak punya pilihan selain menjadi buas dan akhirnya berkelahi dengan anjing berburu,” ucapnya. Mestinya saat ini sudah masuk musim berburu. Namun, masyarakat terpaksa kembali dengan tangan kosong.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, per 11 November 2026, 35 unit pesawat dan helikopter penanganan kebakaran hutan dan lahan diluncurkan ke lapangan. Dua unit pesawat patroli sekaligus operasi modifikasi cuaca diterbangkan di Papua Selatan, sementara 1 unit helikopter water bombing diterbangkan ke Papua Barat Daya. 

Namun, berdasarkan kesaksian warga, tidak ada upaya signifikan yang dilakukan pemerintah untuk meredam api di wilayah Indonesia timur itu. “Kami singgah di beberapa kampung, di situ masyarakat sendiri yang akhirnya punya tugas untuk patroli api,” ucap Dorthea.

Dia tak menampik, beberapa wilayah memiliki fasilitas pemadaman api. Namun, jumlahnya terbatas. Masyarakat pun tak leluasa memadamkan api. Dengan peralatan seadanya, upaya pemadaman oleh masyarakat juga terkendala soal sumber air yang menyusut di tengah kemarau. 

Asap Tak Pandang Bulu

Saat kunjungannya ke Boven Digoel awal November itu, Dorthea mendengar cerita warga bahwa kondisi kabut asap kala itu sudah membaik usai diguyur hujan. “Sebelumnya mereka tidak bisa lihat sama sekali apa yang ada di depannya, mata pedih sekali,” ujar dia.

Tidak ada udara segar, asap ada di mana-mana. Pada akhirnya, kondisi itu seperti menjadi ‘normal’ meski tidak ada yang terbiasa hidup di tengah asap. Persoalan berikutnya, masyarakat tidak memiliki akses perlindungan, seperti masker. 

“Asap dihirup oleh semua orang dewasa, anak muda, anak sekolah, bahkan yang lebih kecil lagi, balita,” kata Dorthea. 

Papua Dibiarkan Terbakar?

Berbagai laporan organisasi masyarakat sipil telah menunjukkan titik panas maupun titik sumber asap yang berasal dari proyek pangan dan energi di Papua Selatan. Namun, saat api masih menyala hingga hari ini, minim upaya dari pemerintah untuk meredam api.

Hasil pemantauan Nusantara Atlas menunjukkan, api di Papua Selatan diestimasikan telah menghanguskan sekitar 426.951 hektare sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Peneliti lanskap sekaligus pendiri Nusantara Atlas David Gaveau mengatakan, jumlah tersebut bisa jadi lebih tinggi, mengingat pemantauan via citra satelit kerap tertutup awan. 

Pemetaan Nusantara Atlas juga menunjukkan area-area terbakar di sekitar infrastruktur pendukung proyek ketahanan pangan dan energi, yaitu jalan sepanjang 135 kilometer di Merauke. 

“Kami mencatat hampir 3.000 hektare lahan terbakar di dalam poligon ini,” kata David, dalam diskusi publik yang sama. Persisnya, area terbakar di sekitar lokasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Kementerian Pertahanan itu mencapai 2.994 hektare.

Selain itu, terdapat sekitar 10.109 hektare estimasi area terbakar di dalam konsesi perkebunan tebu di Merauke, yang juga digodok untuk proyek ketahanan energi. 

Kementerian Koordinator Bidang Pangan beberapa kali menggelar pertemuan untuk mengonsolidasi aksi bersama unit usaha di provinsi-provinsi KSPEAN, untuk ikut menangani kebakaran hutan. Hanya saja, Papua Selatan belum tersentuh. 

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, kementeriannya mendapatkan mandat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 untuk ikut menangani kebakaran hutan di KSPEAN. 

September lalu, Hanif menyelenggarakan pertemuan dengan ratusan pengusaha kehutanan dan perkebunan untuk mengajak keterlibatan unit usaha dalam menangani kebakaran di Kalimantan Selatan. Ketika ditanya soal nasib wilayah KSPEAN lainnya, Hanif hanya menjawab, “Setelah dari Kalsel, kami akan ke Kalteng dan Sumsel.”

Temuan di lapangan pun demikian. Berdasarkan pemantauan langsung Dorthea di lokasi, pemantauan oleh pemerintah atas insiden kebakaran di Papua Selatan sangat sedikit. 

“Bahkan di kampung yang kami kunjungi kemarin, bukannya pemerintah yang datang untuk memantau, malah perusahaan yang konsultasi AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan),” ujarnya.

Menambahkan hal tersebut, Peneliti Senior Greenpeace Indonesia Sapta Ananda Proklamasi mengatakan, kebakaran di Papua Selatan justru berakhir menjadi pembiaran. 

Berdasarkan hasil pemantauan Greenpeace Indonesia, terdapat 829 titik sumber asap di dalam area PPKH Kementerian Pertahanan di Merauke, sepanjang Agustus-Oktober 2026. Menurut Sapta, peta titik sumber asap dapat menjadi peta near realtime yang menunjukkan kejadian kebakaran. 

“Kami temuan kebakaran-kebakaran di area PSN, apa itu ada yang memadamkan? Tidak ada, memang itu untuk land clearing kok, dibersihkan, pembiaran,” ujar Sapta. 

Kebakaran di Papua, kata Sapta, mestinya sudah bisa diprediksi sejak jauh-jauh hari. Bumi Cendrawasih ini bahkan sudah terbakar sejak Agustus lalu. “Di website BNPB, itu jelas alokasi timnya berapa, helikopternya berapa, dimana, Papua enggak ada,” ucapnya menambahkan. 

Dia menyoroti anggapan demografi yang sedikit dan aktivitas pembakaran oleh masyarakat, yang seringkali menjegal upaya penanganan api di Papua. Padahal, tidak hanya membekap masyarakat Papua, asap kebakaran dilaporkan terbang ke wilayah Sulawesi, Maluku, dan wilayah lain di sekitarnya. 

“Papua tidak menjadi prioritas, sudah terjadi sejak 2015, 2019, 2023, ditambah 2026 sudah ada PSN masuk,” kata Sapta.