Greenpeace: 116 Juta Penduduk RI-Malaysia-Singapura Dibekap Asap Karhutla

Lebih dari sepertiga penduduk Indonesia, hampir 82 juta orang, hidup dalam kabut asap kebakaran hutan dan gambut selama berbulan-bulan. Jutaan penduduk Malaysia dan Singapura pun demikian. Padahal, paparan polutan dalam asap kebakaran secara terus-menerus berpotensi menyebabkan masalah kesehatan serius dan berkepanjangan.

Berdasarkan analisis Greenpeace Indonesia dan Greenpeace Malaysia dalam lembar fakta ‘Hari-hari Penuh Jerebu’, sepanjang Agustus hingga Oktober 2026, total 81.660.590 penduduk di Kalimantan, Sumatra, Maluku, Papua, dan Sulawesi hidup diselimuti kabut asap kebakaran hutan. 

“Hampir seluruh Indonesia, kecuali Jawa dan Nusa Tenggara, ini terdampak asap,” kata Peneliti Senior Greenpeace Indonesia Sapta Ananda Proklamasi, dalam diskusi publik pada Kamis (12/11).

Dalam periode yang sama, sebanyak 27,6 juta penduduk di 11 negara bagian Malaysia diperkirakan turut menghirup asap kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Analisis Greenpeace juga mengestimasikan ada sekitar 6,2 juta penduduk Singapura yang terdampak asap pada September dan Oktober. 

Sapta menjelaskan, asap kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan berkontribusi signifikan ke Singapura dan Malaysia. 

“Kemungkinan paling besar dari Sumatra bagian selatan. Kemudian kalau dari Kalimantan bagian selatan, bagian barat, itu dia asapnya ke Kuching atau Sarawak (negara bagian Malaysia),” ucapnya. 

Dengan memanfaatkan data ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC),  Greenpeace mengungkap bahwa dalam periode tersebut, hari berkabut paling panjang dialami warga Kalimantan Tengah yaitu selama 81 hari. Sedangkan rata-rata hari berkabut asap di Kalimantan mencapai 65 hari.

Sementara itu, rata-rata kondisi berkabut asap di Sumatra diperkirakan mencapai 35 hari, Maluku mencapai 15 hari, Papua sekitar 10 hari (hanya pemantauan selama Oktober sesuai data ASMC), dan Sulawesi sekitar 9 hari. 

Kasus ISPA akibat Asap Kebakaran Hutan Meningkat

Awal November lalu, Kementerian Kesehatan telah mencatat kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan tembus 401.586 kasus di tujuh provinsi prioritas penanganan. Ketujuh provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan. Kasus ISPA juga dilaporkan meningkat di Singapura dan Malaysia. 

Selain dampak kesehatan, kabut asap berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, pendidikan, dan mobilitas termasuk penerbangan. 

Berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatra memiliki kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya, seiring terjadi kebakaran hutan selama berbulan-bulan. 

Meski kini kondisinya terpantau membaik, risiko kesehatan tak luruh oleh membaiknya kualitas udara. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Bambang Supriyatno mengatakan, dampak kesehatan mengintai masyarakat yang berbulan-bulan dibekap polusi udara.

Dalam jangka pendek, masyarakat berisiko terkena ISPA dan Infeksi Respiratori Akut (IRA). Sedangkan risiko jangka panjangnya tak kalah berat. “Partikel-partikel yang masuk ke dalam paru itu dampaknya besar di kemudian hari,” kata dia kepada Katadata, Selasa (10/11).

Penyakit yang mengintai dalam jangka panjang seperti paru-paru kronis, gangguan kognitif, dan jantung. 

Dia menjelaskan, pengaruh polusi udara bisa berbeda-beda di setiap kelompok usia. Bagi anak-anak, paparan polusi udara berbahaya dapat merusak sistem pernapasan yang tidak mudah disembuhkan. 

Sedangkan membaiknya ISPU ke level "sedang" sekalipun memiliki risiko terhadap kesehatan. “Yang 'sedang' saja masih punya pengaruh,” ujarnya. 

Sebagai informasi, asap kebakaran hutan mengandung berbagai zat berbahaya, seperti partikel halus PM2,5 dan PM10, karbon monoksida (CO), karbon dioksida, serta senyawa lain hasil pembakaran tidak sempurna. Partikel halus memiliki ukuran sangat kecil hingga berpotensi masuk ke saluran pernapasan, menyebabkan berbagai gangguan kesehatan.

Apa yang Dilakukan Pemerintah di Negara Terdampak?

Berangkat dari temuan-temuan Greenpeace, Sapta menilai besarnya dampak kabut asap mestinya menjadi pertimbangan penetapan bencana nasional. “Harusnya ini menjadi standar, bagaimana menentukan ini menjadi bencana nasional atau bukan, untuk bencana asap gitu ya,” ujarnya.

Greenpeace kemudian menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Dudung Abdurachman yang menyatakan bahwa pemerintah masih mampu menangani kebakaran hutan dan lahan tanpa menetapkannya sebagai bencana nasional.

Sementara itu, Singapura dan Malaysia dinilai gencar melakukan manuver kebijakan menyasar para korporasi pembakar hutan dan lahan. Pada 16 dan 19 Oktober 2026, Badan Lingkungan Hidup (NEA) Singapura mengirimkan peringatan upaya pencegahan (Preventive Measure Notices) kepada 10 perusahaan di Indonesia atas kebakaran yang melanda Sumatra dan Kalimantan.

Dalam momentum tersebut, organisasi non-pemerintah nirlaba yang mengelola pelabelan ramah lingkungan di Singapura, Singapore Environment Council (SEC), telah melakukan pembatasan sementara sertifikasi ramah lingkungan milik Asia Pulp and Paper (APP). Sebagai informasi, setidaknya empat pemasok eksklusif jangka panjang APP termasuk dalam 10 perusahaan yang ‘disentil’ NEA.

Langkah NEA kemudian ditindaklanjuti otoritas Singapura dengan memanggil delapan pimpinan dan pejabat senior 10 grup perusahaan terdaftar di Singapura, atas dugaan keterkaitan aktivitas usaha korporasi dengan kebakaran hutan di Indonesia. 

Ratifikasi ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, menyampaikan rencana pemerintahannya untuk menguatkan perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze and Pollution (AATHP) untuk memberi efek jera bagi pembakar.

Grace juga berencana mendorong negara ASEAN lainnya untuk meratifikasi pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control yang berpusat di Indonesia. 

Sementara itu, pemerintah Malaysia memilih jalur diplomasi untuk menguatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ini ditandai dengan penyusunan nota kesepahaman antara pemerintah Malaysia dan Indonesia. 

Menurut Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, cara ini sejalan dengan mekanisme diplomatik dalam AATHP. Di sisi lain, anggota parlemen Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mendorong agar lembaga keuangan di Malaysia dan Singapura ikut memastikan para perusahaan terbukti membakar hutan tidak mendapatkan akses pendanaan. 

Country Representative Greenpeace Malaysia Heng Kiah Chun menyoroti sikap pemerintah Malaysia yang masih menepis keterlibatan korporasi Malaysia dalam bencana ini. Padahal, laporan Greenpeace pada Oktober lalu sudah memetakan perusahaan terafiliasi Singapura dan Malaysia yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan.

“Oleh karena itu, pemerintah Malaysia perlu mengatasi hal ini dan harus mengakui bahwa ada perusahaan Malaysia yang terlibat. Perusahaan Malaysia tersebut juga perlu menangani persoalan ini secara efektif,” ujar Heng.

Heng mengatakan, Greenpeace berupaya untuk mendorong pemerintah Malaysia untuk bertindak dan tidak hanya melakukan diplomasi. Di antaranya, meminta agar pemerintah Malaysia memberlakukan Undang-Undang Udara Bersih seperti yang direkomendasikan Komisi HAM Malaysia.

Bersamaan dengan itu, pemerintah Malaysia diminta untuk memperkuat pengawasan terhadap kelompok bisnis Malaysia, mendorong transparansi rantai pasok dan kepemilikan usaha, memastikan pembiayaan yang bertanggung jawab, serta memimpin penguatan perlindungan lingkungan di ASEAN.