Pemerintah Butuh US$ 1,13 Triliun Mencapai Target Nol Emisi Tahun 2060

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.
Suasana kawasan jalan protokol di Jakarta, Jumat (8/10/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 35 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) pada 2030 melalui sejumlah aksi mitigasi mulai dari sektor energi hingga pengolahan limbah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.
Penulis: Verda Nano Setiawan
Editor: Rezza Aji Pratama
29/10/2021, 16.29 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan dana untuk mengejar target nol emisi karbon di 2060 mencapai US$ 1,13 triliun.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Chrisnawan Anditya, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Roadmap tersebut nantinya akan disampaikan pada perhelatan 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, Skotlandia.

"Hasil proyeksi kami masih kita hitung, untuk menuju net zero emissions pada 2060 kita butuh total pendanaan US$ 1,13 triliun," kata dia dalam webiar Menuju COP26 Glasgow: Transisi Energi, Financing, dan Kesiapan Industri, Jumat (29/10).

Guna merealisasikan target tersebut pemerintah membutuhkan teknologi dan dukungan pendanaan dari dunia internasional. Sehingga transisi dapat dilaksanakan secara mulus.

Berdasarkan perannya kebutuhan investasi sebesar US$ 1,13 triliun tersebut rinciannya diperuntukkan untuk pengembangan energi nuklir sebesar US$ 162,888 miliar, panas bumi US$ 77,699 miliar, batu bara US$ 31,144 miliar, gas sebesar US$ 10,351 miliar, dan tenaga air sebesar US$ 230,035 miliar.

Kemudian, energi surya US$ 187,378 miliar, angin US$ 102,002 miliar, energi pasang surut air laut US$ 53,847 miliar, minyak US$ 213 miliar, pump storage US$ 2,789 miliar, Battery Energy Storage System (BESS) US$ 221,315 miliar, dan hidrogen sebesar US$ 3,438 miliar.

Sebagai landasan untuk mencapai target nol emisi bersih pada 2060, pemerintah juga telah menerbitkan rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) untuk periode 2021-2030.



Adapun kapasitas terpasang pembangkit listrik PLN pada tahun 2020 yakni sebesar 63,3 gigawatt (GW). Semetara total penambahan kapasitas baru dalam RUPTL yakni sebesar 40,6 GW hingga tahun 2030. Dengan porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang diusulkan sebesar 20,9 GW atau 51,6%.

"Ini lebih dominan daripada energi fosil. Tentu porsi swasta yang lebih kita dorong dengan porsinya 64,8% dan di dalam EBT sendiri yang porsinya 20,9 GW porsi yang kita dorong partisipasi swasta yaitu 56,3%," katanya.

Reporter: Verda Nano Setiawan