Pembangkit Nuklir Naik Pamor, Reaktornya Mengecil, Biaya Masih Jadi Soal?

Pembangkit Listrik Energi Nuklir (PLTN) tengah naik pamor. Kemampuan menghasilkan daya yang stabil dengan emisi karbon yang minim membuat nuklir kembali dilirik banyak negara untuk mencapai target penurunan emisi. Pada 2024, pembangkit listrik tenaga nuklir menyumbang sekitar sembilan persen pasokan listrik dunia. 

Tren kebangkitan nuklir ini juga merambah Asia Tenggara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai dorongan menuju net-zero emission, serta kemajuan teknologi reaktor, menjadi faktor utama. Salah satu teknologi yang kini banyak dibicarakan adalah Small Modular Reactor (SMR).

Mengutip International Atomic Energy Agency (IAEA), SMR merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir berbasis modul dengan kapasitas hingga 300 megawatt (MW) per unit. Berbeda dengan PLTN konvensional berukuran besar, SMR dirancang lebih kecil, fleksibel, dan dapat dibangun bertahap sesuai kebutuhan.

Keunggulan ini membuat SMR sering disebut sebagai solusi alternatif, terutama untuk wilayah terpencil atau negara kepulauan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai SMR lebih sesuai bagi Indonesia karena dapat disebar ke berbagai wilayah tanpa membutuhkan lahan luas dan infrastruktur besar seperti PLTN konvensional.

Sebagai perbandingan, satu unit PLTN konvensional berkapasitas 700-1.000 MW memerlukan lahan sekitar 160 hektare. Sedangkan SMR diperkirakan hanya membutuhkan sekitar 40 hektare. Dari sisi waktu pembangunan, laporan Yayasan CERAH mencatat PLTN konvensional membutuhkan lima sampai tujuh tahun, bahkan bisa mencapai satu dekade. Adapun SMR diproyeksikan selesai dalam tiga sampai lima tahun.

Lebih Kecil Belum Tentu Lebih Murah

Namun, ukuran yang lebih kecil tidak otomatis membuat SMR lebih ekonomis. Biaya per unit listriknya seringkali lebih tinggi karena skala ekonomi yang belum tercapai dan biaya desain awal yang besar. Fakta ini menunjukkan bahwa SMR bukan solusi murah instan.

International Energy Agency (IEA) dalam laporan yang dirilis tahun lalu mengemukakan, biaya konstruksi awal alias overnight cost SMR di Uni Eropa diperkirakan mencapai sekitar US$10.000 per kilowatt (kW). Angka ini jauh melampaui biaya pembangkit nuklir konvensional yang berada di kisaran US$6.600 per kW.  Hal ini karena SMR belum mencapai skala ekonomi, sedangkan biaya desain, perizinan, dan rekayasa awal masih sangat besar. 

Menurut IEA, biaya SMR baru bisa ditekan jika teknologi ini tidak lagi berada di tahap proyek perdana yang mahal dan penuh risiko. Artinya, desain SMR sudah berulang kali dibangun dan menjadi standar, sehingga proses konstruksi lebih efisien. Namun penurunan itu diprediksi tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Bahkan dalam skenario yang relatif optimistis, butuh waktu puluhan tahun sebelum biaya SMR mendekati pembangkit nuklir konvensional.

Dengan melihat arah kebijakan negara-negara saat ini, IEA memperkirakan biaya modal SMR di negara-negara Barat masih akan sekitar sepertiga lebih mahal hingga 2050. Artinya, bahkan hingga tiga dekade ke depan, SMR belum bisa diharapkan menyamai biaya PLTN konvensional.

Klaim Lebih Aman

Dari sisi keselamatan, SMR kerap disebut lebih unggul. Reaktor ini umumnya dilengkapi sistem pendinginan pasif, yang dapat bekerja otomatis tanpa bergantung pada intervensi manusia.Ini berbeda dengan banyak PLTN konvensional generasi lama yang masih mengandalkan sistem pendingin aktif dan peran operator, sehingga dinilai lebih berisiko dalam kondisi darurat.

Beberapa desain SMR bahkan menempatkan reaktor di bawah tanah untuk mengurangi risiko bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Selain SMR, teknologi nuklir juga berkembang ke arah Micro Modular Reactor (MMR) dengan kapasitas sekitar 10 MW dan waktu pembangunan yang diklaim hanya 18 bulan.

BRIN menyebut teknologi reaktor generasi keempat ini dirancang dengan tingkat keamanan sangat tinggi dan mekanisme pencegahan kecelakaan yang lebih matang. Meski demikian, kapasitasnya yang kecil membuat MMR lebih cocok untuk kebutuhan terbatas.

Progres PLTN Komersial Pertama Indonesia

Di Indonesia, pembangkit nuklir tidak lagi diposisikan sebagai opsi terakhir. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional menempatkan PLTN sebagai penyeimbang sistem ketenagalistrikan nasional.

Arah tersebut diperkuat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, yang secara eksplisit memuat rencana pembangunan dua unit PLTN berkapasitas masing-masing 250 MW di Sumatra dan Kalimantan.

Saat ini, Indonesia tengah melakukan penjajakan dengan berbagai mitra asing. Kementerian Luar Negeri menyebutkan sejumlah negara mitra potensial, antara lain dari Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Korea Selatan. Pemerintah mempertimbangkan kedua opsi baik reaktor skala besar maupun reaktor modular kecil.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sempat menjelaskan, Indonesia telah mempelajari teknologi Liquid Metal Reactor (LMR) dari Kanada dan Korea Selatan.

LMR merupakan reaktor nuklir yang menggunakan logam cair seperti natrium atau timbal sebagai pendingin utama, menggantikan air seperti pada reaktor konvensional. Pendingin logam ini mampu menghantarkan panas secara efisien pada tekanan rendah dan suhu tinggi, sehingga reaktor dapat beroperasi lebih stabil.

Dalam beberapa desain, LMR juga berpotensi mengurangi limbah radioaktif jangka panjang, antara lain melalui pemanfaatan ulang atau daur ulang bahan bakar.