Kementerian ESDM dan JBIC Bahas Pensiun Dini PLTU Tanjung Jati B
Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) bertemu dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) guna membahas rencana Sumitomo Corporation mempensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tanjung Jati B Unit 1-4 Jepara. Pensiun dini PLTU akan dilakukan melalui mekanisme penukaran atau swapping dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan di Kalimantan.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana menjelaskan, pertemuan dengan JBIC merupakan langkah lanjutan dari kesepakatan yang sudah dibuat Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida saat KTT G20. Keduanya sepakat menjadi inisiator dalam mewujudkan konsep Asia Zero Emission Community (AZEC).
Melalui inisiatif ini, menurut Dadan, Indonesia mendapatkan prioritas pertama pendanaan sebesar US$ 500 juta untuk mengimplementasikan program transisi energi. Kedua negara sepakat untuk mengurangi emisi karbon lewat pensiun dini PLTU melalui pendanaan tersebut.
"Ide swapping itu dari mereka (JIBC), tapi kan sudah ada MoU antara PLN dengan sumitomo untuk yang PLTA Kayan," kata Dadan saat ditemui usai pertemuan tersebut di Kentor Kementerian ESDM pada Jumat (25/11).
Dadan menjelaskan, mekanisme swapping antar pembangkit ini berada di dalam satu jalur koridor kerja sama perusahaan yang sama. PLTU Tanjung Jati B Unit 1-4 dan PLTA Kayan sama-sama dikembangkan oleh Sumitomo Corporation dan PLN.
Ia berharap skema penukaran ini dapat menjadi alternatif dalam program pensiun dini PLTU. Mekanisme ini juga diharapkan memberi ruang lebih pada pengembangan pembangkit listrik yang berasal dari sumber energi terbarukan.
Dadan mengatakan, rencana pengalihan investasi dari PLTU Tanjung Jati B Unit 1-4 ke PLTA Kayan masih dalam pembahasan teknis. "Kami bicara apakah ini sesuatu yang selaras, karena sistem PLTU ada di Jawa sementara PLTA-nya di Kalimantan. Kami sama-sama pelajari dengan PLN," ujar Dadan.
Menurut Dadan, pertemuan tersebut baru terbatas pada pembahasan konseptual dan belum menyinggung aspek biaya investasi maupun pendanaan untuk menghentikan operasional PLTU Tanjung Jati B.
“Kami tidak bicara apa-apa, kalau di level itu tidak ada yang ngomong seperti itu. Ini kan antara menteri dengan menteri, bukan ngomong komersialnya berapa,” jelas Dadan.
Sebeumnya, pemerintah menyebut perusahaan kelistrikan asal Jepang Sumitomo Corporation telah mulai mengambil langkah untuk melepas aset pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tanjung Jati B Unit 1-4 yang terletak di Jepara, Jawa Tengah, lebih awal. Ini dilakukan bersamaan dengan pengalihan investasi di sektor energi pada proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kayan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara sebagai salah satu pemasok kebutuhan tenaga listrik di IKN Nusantara.
Aksi korporasi pelepasan dini aset PLTU Tanjung Jati B Unit 1-4 dan pengembangan PLTA Kayan ditandai dengan penandatanganan Principles Agreement bersama PLN pada saat KTT G20 di Bali November lalu.
"Sumitomo Corporation berencana untuk melakukan pelepasan dini aset PLTU Tanjung Jati B Unit 1-4 dan mengembangkan PLTA Kayan berkapasitas 9.000 MW," kata Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto melalui keterangan resmi pada Jumat (25/11).
Haryo menjelaskan, pelepasan lebih awal aset PLTU Tanjung Jati B dan pengambangan PLTA Kayan oleh Sumitomo dapat mendukung percepatan dekarbonisasi dan penyediaan tenaga listrik dengan tarif yang lebih rendah dari biaya pokok penyediaan (BPP) serta mendorong investasi energi bersih di sektor pembangkit listrik energi terbarukan. "PLTA Kayan juga berpotensi untuk mendukung industri hijau di Kalimantan Utara dan penyuplai kebutuhan tenaga listrik di IKN Nusantara," ujar Haryo.