Kepala Departemen Kampanye dan Pendidikan Publik Tuk Indonesia, Abdul Haris mengatakan transisi energi atau peralihan dari pemakaian energi fosil ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan di Indonesia masih menjadi mitos. Hal ini karena realisasi transisi energi di Indonesia belum terlihat.
Abdul mengatakan banyak janji pemerintah yang tidak ditepati. “Sampai saat ini belum ada yang bisa kita lihat terhadap keberadaan dari apa itu transisi energi di Indonesia,” kata Abdul dalam diskusi "Menakar Masa Depan Transisi Energi yang Berkeadilan di Kawasan Industri Berbasis Nikel" di Jakarta, Selasa (9/1).
Abdul mengatakan dalam sepuluh tahun terakhir, izin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) justru bertambah. Padahal, pemerintah mencanangkan akan menghentikan pengoperasian PLTU lalu menggantinya dengan energi baru terbarukan (EBT). Publikasi dari Yayasan Cerah menemukan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir (2013-2023), produksi listrik dari PLTU batu bara meningkat 1,4 Gigawatt (GW) menjadi 10,8 GW.
“Terjadi peningkatan dalam penggunaan energi baru bara di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Jadi, bertentangan dengan fakta bahwa kita berupaya untuk mengurangi energi yang bersumber dari energi fosil, seperti batu bara,” ujarnya.
Selain itu, dari target pemerintah untuk membangun infrastruktur pembangkit tenaga listrik dengan target 27,28 GW dalam lima tahun ke depan, porsi EBT hanya 33%. Sisanya, 67% berasa; dari pembangkit yang menggunakan bahan bakar fosil.
Abdul mengatakan transisi energi justru menjadi jalan untuk mengeksploitasi sumber daya alam (SDA). Abdul mencontohkan perizinan pertambangan yang masih tinggi.
“Faktanya, jalan panjang transisi energi menjadi sebuah mitos yang melanggengkan eksploitasi SDA. Dari sisi perizinan kita bisa lihat, total hingga 2022 ada 7.000 pengajuan izin tambang. Beberapa perusahaan pertambangan, sayangnya tidak bisa menjelaskan aktivitas pertambangan mereka karena tidak bisa berbahasa Indonesia,” katanya.
Ia juga mempertanyakan energi terbarukan seperti apa yang akan diutamakan pemerintah karena pembangunan energi justru lebih banyak dari batu bara.
“Kemudian, bahan bakar minyak juga masih dominan. Yang terbaru ketika dokumen taksonomi berkelanjutan Indonesia memasukkan juga nuklir dalam satu indikator energi baru terbarukan,” kata Abdul.
Padahal, Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun potensi EBT dari tenaga surya melebihi dari apa yang direncanakan pemerintah di 2024. Ia menyebutkan ada potensi EBT sebesar 3.000 GW yang bisa diproduksi dari tenaga surya, hydro, bio energi, panas bumi, hingga arus laut. Namun, dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir yang tertinggi tetap batu bara.
Pembangunan PLTU Baru di Indonesia
Menurut data Global Energy Monitor, pada 2023 ada 53 unit PLTU batu bara yang sedang dalam tahap konstruksi di Indonesia. Jika pembangunannya sudah rampung, seluruh PLTU baru tersebut diperkirakan memiliki total kapasitas 14,49 gigawatt (GW).
PLTU batu bara yang masih dalam tahap konstruksi paling banyak berada di Sulawesi Tengah, dengan akumulasi kapasitas 5,24 GW. Pembangunan PLTU baru dengan kapasitas besar juga terdapat di Maluku Utara, Banten, Sumatra Selatan dan Jawa Barat.
Menurut Global Energy Monitor, sebagian besar PLTU yang belum rampung di Indonesia merupakan pembangkit listrik eksklusif untuk memasok kebutuhan energi industri, seperti industri pengolahan aluminium, kobalt, dan nikel yang terkait rantai pasokan baterai dan kendaraan listrik.
Global Energy Monitor pun mengkritisi hal ini, karena berpotensi menghambat komitmen pengurangan emisi karbon yang tertuang dalam Perjanjian Iklim Paris. “Kawasan industri merupakan proyek strategis nasional bagi Indonesia. Tapi, kurangnya perencanaan berkelanjutan untuk memasok listrik bagi proyek-proyek tersebut dapat menjadi tantangan bagi ambisi nol emisi karbon di Indonesia," kata Global Energy Monitor dalam laporan Boom and Bust Coal 2023.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bauran EBT di Indonesia hingga akhir 2023 baru mencapai 12,2%. Angka tersebut masih jauh dari target bauran EBT sebesar 23% pada 2025 dan 34% pada 2030.
Staf Khusus Menteri ESDM bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan, saat ini Indonesia memiliki potensi besar EBT yang bisa dimanfaatkan yakni mencapai 3.600 GW yang dapat digunakan untuk menjaga pasokan energi, modal transisi energi, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. "Namun, saat ini pemanfaatannya baru mencapai 17,3 GW atau 12,2% dalam realisasi bauran EBT," kata Irwandy dalam pembukaan acara Indonesia Mineral and Energy Conference 2023 di Jakarta, dikutip Rabu (20/12).
Pada 2024, Indonesia membutuhkan pembangkit EBT hingga 13,6 GW untuk meningkatkan bauran EBT di dalam negeri. Di sisi lain, Irwandy mengakui memang saat ini masih terdapat banyak kontrak PLTU batu bara sedang berjalan, sehingga pemanfaatan listrik dari batu bara masih akan meningkat dan mencapai kondisi puncaknya pada 2030.
Penggunaan PLTU batu bara direncanakan akan berkurang secara bertahap hingga 2060.
"Pada tahun 2060, Indonesia tidak lagi menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara. Beberapa program pendanaan dicanangkan untuk mendukung rencana ini," kata Irwandy.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
