Pemerintah mengebut penyelesaian draf Rancangan Undang-undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) yang saat ini tengah digodok bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan RUU EBET tersebut diharapkan rampung tahun sebelum pergantian presiden yang baru.
"Kita lagi dorong terus, mudah-mudahan cleah lah (pembahasannya). Ini rapat terus supaya tahun ini bisa diundangkan dan turunan regulasinya dipercepat," kata Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hendra Iswahyudi, di Jakarta, Rabu (3/7).
Dia mengatakan, saat ini masih ada satu pembahasan yang belum mendapatkan titik temu antara Kementerian ESDM dan DPR yaitu pemanfaatan bersama jaringan listrik. Hal itu diharapkan dapat mengoptimalkan utilitas jaringan sehingga bisa mendorong penyaluran listrik EBT.
Hendra mengatakan, Kementerian ESDM mendorong power wheeling ada di RUU EBET. Hali tu terutama untuk melayani perusahaan yang sepenuhnya ingin menggunakan energi terbarukan secara penuh.
Dalam kesempatan itu, Hendra juga menegaskan jika bauran energi baru terbarukan (RUU EBET) belum berubah yaitu sebesar 23 persen pada 2025. Dia mengakui target tersebut sulit dicapai karena realisasi bauran EBT hingga akhir 2023 baru mencapai 13 persen. Namun, pemerintah berupaya untuk mengejar target bauran tersebut.
Menurut laporan Kementerian ESDM, batu bara dan minyak bumi masih mendominasi bauran energi Indonesia. Pada 2023, bauran batu bara dalam energi primer nasional mencapai 40,46%, dan minyak bumi 30,18%.
Sementara bauran gas bumi 16,28%, dan energi baru terbarukan (EBT) paling kecil, yakni 13,09%. Kementerian ESDM mencatat, bauran EBT sebenarnya ditargetkan naik menjadi 17,9% pada 2023. Namun, target ini belum berhasil tercapai.
"Peningkatan (bauran EBT) ada, tapi belum signifikan," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers, Senin (15/1).
- Pelaksanaan pembangunan pembangkit EBT dengan target 10,6 gigawatt (GW) pada 2025;
- Implementasi program PLTS Atap, dengan target 3,6 GW pada 2025;
- Konversi pembangkit diesel ke EBT;
- Program mandatori B35, dengan target 13,9 juta kiloliter pada 2025;
- Program co-firing biomassa pada PLTU, dengan target 10,2 juta ton pada 2025;
- Penyediaan akses EBT di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);
- Eksplorasi energi panas bumi; dan
- Pemanfaatan EBT off-grid dan langsung.