Berita RUU EBET Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Presiden Indonesia terpilih 2024 perlu mengebut undang-undang yang memuat aturan tentang energi terbarukan.

Pembahasan mengenai pasal power wheeling berjalan alot sehingga RUU EBET kemungkinan tidak akan disahkan dalam waktu dekat.

ESDM memasukan skema power wheeling di dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET).

Pemerintah dan DPR RI masih melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET).

Pembahasan RUU EBET tersebut diharapkan rampung tahun sebelum pergantian presiden yang baru.

TKDN untuk pembangkit EBT akan dimasukkan dalam pasal RUU EBET.

Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM akan melanjutkan pembahasan RUU EBET pekan depan.

Sumber energi baru nuklir, amonia dan hidrogen masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

RUU EBET akan memuat aturan mengenai dana energi baru terbarukan (EBT) yang akan dikelola oleh Kementerian Keuangan.

RUU EBET memasukkan nuklir, hidrogen, amonia sebagai sumber energi baru terbarukan andalan Indonesia.

Skema power wheeling dianggap terlalu liberal dan berisiko mengancam kedaulatan ketenagalistrikan Indonesia. Untuk itu, perlu dikaji lebih lanjut dalam RUU EBET

Pembahasan RUU Energi Baru Terbarukan sebelumnya sempat tertunda karena Pemilu.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyatakan salah satu poin penting yang akan dibahas dalam RUU EBET adalah skema power wheeling.

Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) akan dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada awal April 2024.

Studi tapak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN di Indonesia ditargetkan rampung pada 2030.