Berita RUU EBET Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pengalihan pembahasan RUU EBET ke Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintahan yang baru dinilai dapat menghambat investasi energi baru terbarukan. Apa saja investasi yang berpotensi tertunda?

Pemanfaatan jaringan bersama atau power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) berpotensi menaikkan investasi hijau di Indonesia.

Asosiasi PLTA menilai skema sewa jaringan tidak tepat jika dilaksanakan dalam waktur dekat dan masuk dalam RUU Energi Baru Terbarukan.

Skema power wheeling dinilai sebagai upaya privatisasi pengusahaan tenaga listrik dan menyerahkan kebijakan tarif listrik ke pasar.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pembahasan RUU EBET tinggal menyelesaikan bahasan soal transmisi listrik (power wheeling).

Bahlil memberikan arahan pada jajarannya untuk segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET).

Penerapan skema power wheeling akan berisiko memberikan beban tambahan APBN karena adanya potensi tambahan Biaya Pokok Penyediaan listrik.

Pasal yang mengatur pemanfaatan bersama jaringan atau power wheeling dalam RUU EBET dinilai melanggar Undang-undang Dasar.

Pemerintah dan DPR belum mendapatkan titik temu dalam pembahasan power wheeling di RUU EBET.

Presiden Indonesia terpilih 2024 perlu mengebut undang-undang yang memuat aturan tentang energi terbarukan.

Pembahasan mengenai pasal power wheeling berjalan alot sehingga RUU EBET kemungkinan tidak akan disahkan dalam waktu dekat.

ESDM memasukan skema power wheeling di dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET).

Pemerintah dan DPR RI masih melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET).

Pembahasan RUU EBET tersebut diharapkan rampung tahun sebelum pergantian presiden yang baru.

TKDN untuk pembangkit EBT akan dimasukkan dalam pasal RUU EBET.