Atap Surya dan Power Wheeling Percepat Target 100 GW Energi Surya

Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menyebut skema atap surya (solar rooftop) dan power wheeling bisa menjadi instrumen utama untuk mencapai target energi surya 100 Gigawatt (GW) yang ingin dicapai Pemerintahan Prabowo Subianto. Analisis SUSTAIN menunjukkan dengan kedua skema itu, pemerintah tidak perlu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun menambah utang.

"Proyek energi surya 100 GW membutuhkan investasi yang besar, namun bisa dipercepat lewat pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mengembangkan atap surya dan power wheeling," ujar Adila Isfandiari, Lead Researcher SUSTAIN, dalam keterangan tertulis, Senin (13/4).

Menurutnya, skema ini bukan hanya membuka peluang pendapatan baru bagi PLN tetapi juga memberikan kepastian pasokan listrik hijau bagi perusahaan multinasional yang memiliki target penurunan emisi.

Hingga akhir 2025, bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional mencapai 15,75% dengan total kapasitas pembangkit listrik EBT 15.630 MW. Untuk mencapai target elektrifikasi 100 GW dalam dua tahun seperti disampaikan Presiden Prabowo pekan lalu, Indonesia harus meningkatkan kecepatan pertumbuhan EBT hampir 50 kali lipat dari tren historis saat ini.

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata penambahan kapasitas energi terbarukan 1.025 MW per tahun. Percepatan pertumbuhan energi terbarukan diperlukan untuk mewujukan ketahanan energi, di tengah situasi global yang tidak menentu.

"Mengingat keterbatasan anggaran negara dalam konteks proyek energi surya 100 GW, atap surya dan power wheeling dapat berkontribusi untuk menambah kapasitas listrik energi terbarukan dengan cepat," ujar Adila.

Berdasarkan kedua skema itu, PLN tetap bisa berperan sebagai operator sistem dan penyedia jaringan. PLN sekaligus meraih pendapatan dari biaya penggunaan jaringan (wheeling fee), sedangkan investasi pembangkit dapat didorong oleh swasta.

Perlu Insentif dari Pemerintah

Agar skema ini dapat berjalan efektif, pemerintah diharapkan memberikan insentif. Tujuannya, agar pelanggan PLN di segmen non-subsidi (R2 dan R3) yang berjumlah 2,88 juta pelanggan semakin terdorong untuk menggunakan energi Surya.

"Dengan asumsi konservatif setiap rumah memasang atap Surya sebesar 1-2 kWp, segmen ini berpotensi menambah sekitar 2,9 GWp hingga 5,8 GWp kapasitas terpasang dan dapat menjadi sumber pertumbuhan cepat dalam jangka pendek, terutama karena tidak memerlukan pembiayaan dari APBN," ujar Adila.

Kontribusi ini menunjukkan partisipasi pelanggan non-subsidi dapat menjadi katalis utama dalam mempercepat penambahan kapasitas, sekaligus membantu mengurangi beban pemerintah dan PLN dalam penyediaan listrik.

Adilia mengatakan, Indonesia memiliki potensi energi Surya yang sangat besar. Namun, pemanfaatannya masih tertinggal karena terhambat regulasi. "Percepatan menuju target 100 GW Prabowo akan sangat bergantung pada penguatan kebijakan, khususnya melalui deregulasi dan insentif untuk Surya atap serta power wheeling guna mendorong partisipasi swasta dan konsumen," ujar Adila.