Berita Power Wheeling Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Penerapan skema power wheeling akan berisiko memberikan beban tambahan APBN karena adanya potensi tambahan Biaya Pokok Penyediaan listrik.

Pasal yang mengatur pemanfaatan bersama jaringan atau power wheeling dalam RUU EBET dinilai melanggar Undang-undang Dasar.

Pemerintah dan DPR belum mendapatkan titik temu dalam pembahasan power wheeling di RUU EBET.

IESR menilai power wheeling akan mempercepat pengembangan dan adopsi energi terbarukan di Indonesia.

Pembahasan mengenai pasal power wheeling berjalan alot sehingga RUU EBET kemungkinan tidak akan disahkan dalam waktu dekat.

Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM akan melanjutkan pembahasan RUU EBET pekan depan.

Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) akan dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada awal April 2024.

Kementerian ESDM meminta agar skema power wheeling atau penggunaan jaringan transmisi dan distribusi bersama tetap masuk di dalam RUU EBET.

Pengusaha panas bumi meminta aturan terkait power wheeling untuk mendorong peningkatan kapasitas listrik hijau dari energi panas bumi.

Dalam DIM Kementerian ESDM skema power wheeling dikeluarkan dari RUU energi baru dan energi terbarukan.

Pembahasan skema power wheeling dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan menemui pro kontra. DPR mendukung skema ini karena dapat mendorong pengembangan EBT di Indonesia.

Skema power wheeling dinilai akan meliberalisasi sektor kelistrikan nasional yang akan merugikan negara.

Kementerian ESDM memutuskan untuk menghapus skema power wheeling dalam RUU EBET yang sempat mendapat sorotan dari Kementerian Keuangan.

Skema power wheeling dinilai dapat menguntungkan bagi PLN. Namun saat ini usulan power wheeling menjadi faktor penghambat pembahasan RUU EBET.

Kementerian ESDM tengah merumuskan tarif power wheeling yang cocok baik untuk PLN maupun industri nantinya.