PLTS 100 GW, Upaya Indonesia Menyediakan Energi Ramah Lingkungan

Pemerintah menargetkan pembagunan 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang akan dikembangkan secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia.

Target yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu ini menjadi strategi untuk memperkuat ketahanan energi. Selain itu, mempercepat transisi menuju energi bersih dan mendorong lahirnya industri hijau baru yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Presiden sebelumnya menargetkan proyek ini dapat dipercepat dalam dua tahun. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung  mengatakan, pemerintah terus mempercepat berbagai persiapan agar proyek dapat segera direalisasikan.

Percepatan tersebut dilakukan dengan menyiapkan regulasi dasar sekaligus memastikan kesiapan lahan untuk mendukung proyek.

“Kita berusaha untuk memperkuat sistem kelistrikan secara nasional di antaranya eksekusi arahan presiden untuk PLTS 100 GW. Jadi, kalau proyek PLTS 100 GW kita akan lakukan percepatan dengan mempersiapkan basic regulasi dan segera mengeksekusi ketersediaan lahan,” ujar Yuliot, dalam laman Kementerian ESDM, Kamis, (29/5/2026).

Lebih lanjut, Yuliot menjelaskan bahwa pada tahap pertama pemerintah akan memulai pembangunan 17 GW yang didukung battery energy storage system (BESS) sekitar 33 GW, sebelum dikembangkan secara bertahap hingga mencapai kapasitas 100 GW.

Sebagai bagian dari percepatan tersebut, pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa yang akan diverifikasi untuk pembangunan PLTS skala besar.

“Jadi ketersediaan lahan berdasarkan identifikasi yang kita lakukan bersama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian ATR/BPN, telah tersedia sekitar 24.000 hektare lahan di Pulau Jawa yang berpotensi digunakan untuk pengembangan proyek tersebut,” kata Yuliot.

Selain memanfaatkan lahan darat, pemerintah juga akan mengembangkan PLTS terapung di waduk, kawasan bekas tambang, serta aset negara yang belum produktif.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN akan mengoptimalkan pemanfaatan sekitar 10.000 hektare permukaan waduk di Pulau Jawa untuk pembangunan PLTS terapung. Langkah tersebut diproyeksikan menghasilkan sekitar 10,3 gigawatt peak (GWp) dan menjadi bagian dari strategi mendukung target tersebut. 

“Karena ini adalah waduk, lahannya sudah tersedia dan kami perlu bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian ESDM sehingga pembangunan ini bisa berjalan dengan cepat,” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (2/7/2026).

Adapun Bali diproyeksikan menjadi lokasi awal dimulainya proyek ini. Presiden dijadwalkan meresmikan tahap awal pembangunan proyek tersebut, sekaligus menjadi penanda dimulainya implementasi salah satu agenda strategis nasional di sektor energi.

Potensi Besar, Biaya Kian Kompetitif

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dikutip dari laman Institute for Essential Services Reform (IESR), Indonesia tercatat memiliki potensi teknis energi surya lebih dari 3.000 GW. Sedangkan, pemanfaatannya baru sekitar 1,5 GW pada 2025.

Momentum ini juga didukung oleh semakin kompetitifnya biaya pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan.

Laporan International Renewable Energy Agency (IRENA) bertajuk 24/7 Renewables: The Economics of Firm Solar and Wind pada Mei 2026 menyebut, kombinasi PLTS dan BESS kini mampu menghasilkan listrik dengan biaya yang lebih murah dibandingkan berbahan bakar fosil di banyak wilayah.

IRENA mencatat, firm levelised cost of electricity atau total biaya rata-rata listrik selama umur proyek untuk kombinasi PLTS dan BESS berada pada kisaran US$54-82 per megawatt-hour (MWh) di kawasan dengan potensi energi surya tinggi.

Perlu Tata Kelola yang Baik

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menilai, target 100 GW menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mempercepat pemanfaatan energi surya. 

Namun, menurut Fabby, target itu harus diikuti dengan peta jalan implementasi yang jelas, kepastian regulasi, penguatan jaringan listrik, serta dukungan investasi agar dapat direalisasikan secara bertahap.

“Kami mendorong agar pelaksanaan program ini dilakukan dalam kerangka tata kelola yang baik dan diletakkan dalam kerangka transformasi sistem penyediaan energi yang menyeluruh dan berkeadilan di mana program listrik desa menjadi bagian di dalamnya,” ujar Fabby, dikutip dari laman resmi IESR, Rabu (29/7).

Fabby menekankan bahwa program elektrifikasi desa seharusnya tidak lagi dipandang sebatas upaya rasio elektrifikasi. “Sebaliknya, penyediaan listrik harus mampu memenuhi kebutuhan energi yang layak sekaligus mendorong pemanfaatan energi untuk kegiatan produktif yang menggerakkan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Dalam skema yang disiapkan pemerintah, 80 GW akan dikembangkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan hingga tingkat desa. Sementara itu, 20 GW lainnya akan dibangun sebagai pembangkit skala besar yang terhubung ke jaringan PT PLN (Persero). 

Meski demikian, tantangan yang dihadapi juga tidak mudah. Selain membutuhkan investasi yang besar, Indonesia perlu memperkuat jaringan transmisi, mengembangkan sistem penyimpanan energi, serta membangun rantai pasok industri surya dalam negeri agar tidak bergantung pada impor komponen.