Indonesia Ikut Koalisi Global Dekarbonisasi, Dorong Belanja Publik Berkelanjutan

Investasi teknologi hijau diprediksi kian terbuka, seiring bergabungnya Indonesia dalam koalisi global Industrial Deep Decarbonization Initiative di bawah United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga menjalin kemitraan dengan UNIDO untuk implementasi pengadaan publik yang lebih berkelanjutan. 

Organisasi nirlaba dan penggerak strategis Climate Catalyst menilai pengadaan publik hijau atau green public procurement (GPP) menjadi kunci terbukanya investasi bagi teknologi hijau. Tak hanya di Indonesia, efek positif itu dinilai bisa dirasakan di seluruh kawasan, mengingat belanja publik mencakup porsi signifikan dari pengeluaran nasional negara-negara Asia.

Direktur Indonesia Climate Catalyst Arief Aziz mengatakan, GPP menawarkan solusi yang saling menguntungkan di tengah pembangunan infrastruktur di kawasan ini. Menurutnya, dengan menetapkan standar pengadaan hijau yang jelas untuk proyek pekerjaan umum dan infrastruktur berskala besar, pemerintah dapat menciptakan pasar yang terprediksi bagi produk-produk rendah karbon.

“Memperkuat industri lokal, menarik pendanaan hijau, serta meletakkan dasar bagi era pertumbuhan industri berikutnya yang bertumpu pada inovasi rendah karbon,” kata Arief, dalam pernyataan resmi dikutip pada Jumat (23/10).

Penetapan standar itu dipandang mampu menjamin permintaan jangka panjang yang dibutuhkan para produsen dalam negeri untuk berinovasi, meningkatkan skala produksi, dan terus berkembang. 

Perwakilan UNIDO untuk Indonesia dan Timor Leste, Marko Kamiya, menegaskan bahwa GPP adalah kebijakan industri sekaligus kebijakan lingkungan. Menurutnya, kebijakan ini membangun pasar domestik untuk material rendah karbon, dengan memberikan imbalan bagi produsen yang berinvestasi lebih awal. 

Dalam acara Regional Dialogue on Advancing Green Public Procurement in Asia yang digelar oleh LKPP, bekerja sama dengan UNIDO, Agora Industry, dan Industrious Labs di Jakarta, para pembuat kebijakan, pemimpin industri, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan termasuk Climate Catalyst, mengkaji kerangka untuk menjalankan GPP.

Diskusi yang berlangsung pada 6-8 Oktober lalu itu di antaranya membahas tentang standar pengadaan wajib, sistem pengadaan elektronik digital, deklarasi produk lingkungan, serta tolok ukur jejak karbon untuk material dasar seperti baja, semen, dan beton. 

Berdasarkan temuan Climate Catalyst dan Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada, transisi menuju baja hijau misalnya, diproyeksi berkontribusi lima kali lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2050, dibandingkan skenario bisnis seperti biasa.

Dekarbonisasi ke baja hijau diperkirakan dapat menghasilkan surplus neraca perdagangan sebesar US$8,2 miliar – berbanding terbalik dengan defisit US$400 juta – serta meningkatkan permintaan tenaga kerja hingga 60 persen. Climate Catalyst lalu menekankan, asumsi utama di balik angka-angka ini adalah ditetapkannya kebijakan pengadaan publik hijau.