RI Raih Hibah untuk Pembangunan Rendah Karbon Rp 510 M dari Inggris
Pemerintah Indonesia memperoleh hibah dari Pemerintah Inggris sebesar £ 27,2 juta, lebih dari Rp 510 miliar, untuk Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon tahap kedua atau Low Carbon Development Initiative (LCDI).
Hibah diberikan melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang bekerja sama dengan Foreign Commonwealth and Development Office (UK-FCDO) melalui penandatanganan technical agreement mengenai program ini di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (2/10).
“Krisis iklim, polusi meningkat, hingga hilangnya keanekaragaman hayati menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia. Krisis ini saling berhubungan dalam ekosistem kita,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Terlebih, dia menambahkan, krisis ini juga mengancam pencapaian target pembangunan, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Indonesia.
Dia mengapresiasi dukungan Pemerintah Inggris dalam melanjutkan Program Hibah LCDI. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat perencanaan dan penerapan ekonomi hijau di Indonesia melalui Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim, sesuai dengan salah satu agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam rancangan RPJPN 2025-2045.
Selain itu, kesepakatan ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. “Untuk itu, transformasi ekonomi diperlukan, yakni melalui ekonomi hijau yang menempatkan Pembangunan Rendah karbon dan Berketahanan Iklim sebagai tulang punggung dari jalan pembangunan kita,” kata Suharso.
Program Hibah LCDI dinilai akan memperkuat Pembangunan Rendah Karbon di berbagai daerah di Indonesia, juga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Hal ini diimplementasikan melalui integrasi PRK dan Berketahanan Iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah secara nasional maupun daerah, peningkatan kapabilitas, pengembangan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, dan uji coba teknologi rendah karbon yang inovatif.
Menteri Inggris untuk Indo Pasifik Anne-Marie Trevelyan menyampaikan bahwa perekonomian maupun inovasi Indonesia yang berkembang pesat memberikan peluang yang lebih besar bagi kedua negara untuk bekerja sama. Mulai dari perdagangan dan investasi hingga kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berkelanjutan dan memiliki ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Inggris, Indonesia, dan seluruh Indo-Pasifik,” kata Trevelyan.