Greenpeace Kritik Strategi Iklim Pemerintah, Sebut PSN Merauke Ancam Deforestasi
Membuat ringkasan dengan AI
Greenpeace Indonesia mengkritik pemerintahan Prabowo Subianto yang dianggap tidak menunjukan keberpihakan terhadap penyelesaian masalah iklim dan lingkungan seperti yang diungkapkan dalam beberapa forum internasional.
Country Director Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, mengatakan salah satunya adalah mengenai upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dan energi dengan menetapkan wilayah Merauke di Papua sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Pasalnya, proyek tersebut berpotensi akan menghilangkan 3 juta hektare hutan di kawasan Merauke yang akan sangat berdampak terhadap target iklim Indonesia dan dunia.
"Target iklim Indonesia tidak bisa hanya dipenuhi dengan transisi energi tapi juga harus dipenuhi dari menjaga hutan Papua dan hutan-hutan lainnya," ujar Leonard dalam diskusi, di Jakarta, Kamis (19/12).
Ia melanjutkan proyek PSN di sektor energi dan pertanian khususnya kelapa sawit akan menjadi permasalahan bagi upaya Indonesia dalam memenuhi target untuk menahan naiknya suhu muka bumi sesuai dengan perjanjian Paris.
"Kita kemungkinan akan berhadapan dengan persoalan deforestasi yang serius paling serius di Papua Selatan," ujarnya.
Sementara itu, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji, mengatakan yang dilakukan pemerintah di Merauke menggambarkan tidak adanya keadilan bagi masyarakat. Sekar mengatakan, konsep pembangunan pemerintah saat ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia mempertahankan hutan.
"Kita tidak akan bisa mempertahankan hutan, bahkan untuk target-target yang paling sederhana, misalnya target-target di diversitas itu tidak akan terwujud," ujarnya.
Sebelumnya, temuan Center of Economics and Law Studies (Celios) menyebut food estated Merauke akan menciptakan tambahan emisi karbon 782,45 juta ton CO2 atau setara kerugian Rp 47,73 triliun. Selain itu, penebangan pohon untuk program Food Estate Merauke dapat meningkatkan kontribusi Indonesia sebagai penghasil emisi karbon dari 1,96% menjadi 3,96% - 4,96%.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kemenves Edy Junaedi mengatakan pemerintah akan menjadikan proyek lumbung pangan di Merauke sebagai pusat industri gula untuk memenuhi kebutuhan gula domestik dan menghasilkan bioetanol.
Pabrikan penggiling gula lokal umumnya menghasilkan dua produk, yakni Gula Kristal Putih atau GKP dan molases. Adapun molases merupakan limbah dari proses pembuatan GKP atau gula konsumsi rumah tangga yang dapat menjadi bahan baku pembuatan bioetanol.
"Kami sedang mendorong agar Food Estate di Merauke dapat menghasilkan gula sejumlah 2 juta ton per tahun dan bioetanol hingga 200 juta liter per tahun," katanya November silam.
Edy mengatakan, tujuan pembentukan industri gula terintegrasi sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan dan energi. Menurutnya, pemerintah akan mengarahkan mayoritas investasi hingga 2029 untuk memenuhi visi tersebut. Ia menghitung investasi yang dibutuhkan untuk membangun industri gula teirntegrasi di Food Estate Merauke mencapai Rp 83 triliun.
