Greenpeace Indonesia dan CELIOS Luncurkan Policy Brief Transisi Energi

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz
Ilustrasi, aktivis dari Climate Rangers Jakarta dan 350 Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/3/2023). Mereka menyerukan kepada pemerintah agar setelah terbentuknya sekretariat perjanjian pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) menjadi langkah bersama untuk menuju energi terbarukan dan bukan mengarah ke penggunaan energi fosil.
Penulis: Nadhira Shafa
19/12/2023, 14.01 WIB

Greenpeace Indonesia dan Center for Energy and Low Carbon Innovation Studies (CELIOS) meluncurkan policy brief tentang transisi energi berkeadilan di Indonesia. Policy brief ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait strategi transisi energi menuju net-zero emission di tahun 2050.

Policy brief ini diluncurkan melalui talkshow  bertajuk “Nasib Transisi Ekonomi Hijau di Tahun Politik” yang digelar secara hybrid pada Selasa (19/12). Talkshow ini menghadirkan dewan pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024. Mereka adalah Irvan Pulungan (TPN Anies-Muhaimin), Drajad Wibowo (TPN Prabowo-Gibran), dan Agus Hermanto (TPN Ganjar-Mahfud).

Selain itu, talkshow ini juga mengundang Bhima Yudhistira selaku Direktur CELIOS, Leonard Simanjutak selaku Country Director Greenpeace Indonesia, dan Amalia Adininggar Widyasanti selaku Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Amalia menyampaikan bahwa ekonomi hijau menjadi upaya bersama untuk mengusung transformasi ekonomi Indonesia.

“Kita terus menggaungkan bahwa pada saat Indonesia menerapkan ekonomi hijau secara masif dan menyeluruh, ini pastinya akan memberi peluang baru untuk aktivitas perekonomian indonesia. Peluang baru ini nanti akan berkontribusi untuk akselarasi pertumbuhan ekonomi di masa depan, ” ujar Amalia.

Rekomendasi Kebijakan Transisi Ekonomi Hijau

Dalam policy brief ini, Greenpeace Indonesia dan CELIOS mengusulkan rekomendasi kebijakan untuk transisi ekonomi hijau, yaitu:

  • Mendorong restorative economy;
  • Menempatkan circular economy sebagai motor baru pertumbuhan;
  • Mempersiapkan transisi pekerja;
  • Energi terbarukan berbasis komunitas;
  • Implementasi IFRS-2 Climate-related disclosure bagi perusahaan publik;
  • RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) khusus sektor ekonomi hijau;
  • Pembentukan APBN Hijau (asumsi makro beyond dari asumsi konvensional);
  • Paket stimulus ekonomi hijau;
  • Percepatan implementasi SDG Desa melalui refocussing dana desa;
  • Memastikan taksonomi hijau tidak memberikan ruang penyaluran kredit bertajuk “hijau dan transisi” bagi sektor tambang;
  • dan pembangunan PLTU baru di kawasan industri.

"Transisi energi bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal keadilan. Kami ingin memastikan bahwa transisi energi tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat," kata Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS.

Menurutnya, masyarakat dan pelaku usaha akan lebih diuntungkan dengan transisi ekonomi hijau dengan munculnya berbagai industri baru di sektor circular economy dan transisi energi” 

Greenpeace Indonesia dan CELIOS berharap bahwa policy brief ini dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang dan melaksanakan transisi energi di Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan adil.