Upaya Menata Sintang di Tengah Ledakan Sawit

Perkebunan kelapa sawit kini menjadi penggerak utama ekonomi Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Di tengah pesatnya ekspansi komoditas tersebut, pemerintah daerah memperbaharui Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) untuk memastikan keberlanjutan hutan dan lingkungan.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang Deddy Irawan mengatakan, rencana aksi tersebut merupakan upaya pemerintah daerah memastikan pengembangan sawit tidak mengorbankan fungsi lingkungan.

"Perkebunan sawit boleh, tapi ada batasnya," kata Deddy dalam forum Memetakan Potensi Bioekonomi Berbasis Alam Kabupaten Sintang, Selasa (23/6).

RAD-KSB pertama kali disusun pada 2018 dan diperbarui secara berkala, teranyar untuk periode 2025-2029. Penyusunannya disebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi lingkungan dan pelaku usaha perkebunan.

RAD-KSB memuat agenda penguatan regulasi dan legalitas usaha, peningkatan kapasitas petani, sertifikasi dan ketertelusuran rantai pasok, perlindungan kawasan hutan, hingga penguatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan data SiPedas Pemkab Sintang, luas perkebunan sawit di wilayah tersebut mencapai 195.779 hektare pada 2021. Sektor pertanian tercatat menyumbang 24,47 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sintang pada 2024, dengan sawit menjadi salah satu penopang utama.

Sebelumnya, perekonomian pedesaan Sintang banyak ditopang oleh karet rakyat. Namun dalam satu hingga dua dekade terakhir, sawit tumbuh menjadi komoditas perkebunan terbesar dan motor baru ekonomi daerah.

Selain minyak sawit, komoditas ini juga mulai dilirik sebagai sumber bioekonomi baru melalui pemanfaatan limbah perkebunan untuk energi. “Jadi ada potensi untuk energi itu dari limbah sawit,” ujar Deddy.

Perkebunan sawit berkelanjutan ini semakin menjadi agenda penting seiring meningkatkan risiko bencana imbas alih fungsi lahan. Pada 2021, Sintang bersama sejumlah wilayah lain di Kalimantan Barat pernah mengalami banjir besar. Sejumlah kajian mengaitkan tingginya risiko banjir dengan kombinasi curah hujan ekstrem, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), serta perubahan penggunaan lahan.