Kanal Foundation Titip 3 Agenda untuk Menkeu Suahasil: Benahi TKD dan APBN Hijau

Organisasi nirlaba di bidang pelestarian lingkungan Kanal Foundation menekankan bahwa tantangan menteri keuangan baru Suahasil Nazara bukan hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Tapi, memastikan APBN tetap sehat, lebih hijau, dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Direktur Eksekutif Kanal Foundation Roy Salam mengatakan pergantian menteri keuangan ini momentum untuk memperkuat arah kebijakan fiskal Indonesia. Apalagi, Suahasil punya pengalaman panjang dalam pengelolaan fiskal.

“Suahasil bukan orang baru dalam pengelolaan fiskal. Dia memiliki pengalaman dalam kebijakan desentralisasi fiskal, pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal, dan sejak 2019 menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan,” kata dia melalui keterangan tertulis, Selasa (15/9).

Menkeu Suahasil memulai jabatannya di tengah proses pembahasan soal penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) 2026 dan Rancangan APBN 2027. Roy berharap bakal ada reformasi fiskal di bawah kepemimpinan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia tersebut.

Tiga Rekomendasi Kebijakan

Roy menitipkan tiga agenda fiskal untuk Suahasil. Agenda pertama, pemulihan ruang fiskal daerah yang mengalami tekanan dalam setahun terakhir. “Penurunan Tranfer ke Daerah (TKD) 2026, terutama Dana Bagi Hasil (DBH), telah mempersempit ruang fiskal sebagian daerah,” ujarnya.

Dia menegaskan, perlunya percepatan penetapan dan penyaluran kurang bayar DBH. Selain itu, evaluasi besaran dan formula TKD agar lebih adil, memadai, dan dapat diprediksi.

“Pemerintah perlu memastikan transfer mampu membiayai kewenangan daerah, menjaga layanan dasar, dan mendukung pembangunan jangka menengah,” kata dia.

Selain itu, pemulihan ruang fiskal perlu mempertimbangkan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta kualitas belanja.

Namun, dia menekankan, penguatan fiskal daerah harus berjalan bersama dengan tata kelola, transparansi, dan pertanggungjawaban atas hasil penggunaan anggaran.

Agenda kedua, penguatan skema transfer yang menghargai kinerja dan beban ekologi daerah. Roy menjelaskan, daerah dan desa yang menjaga hutan, gambut, mangrove, pesisir, dan ekosistem penting membutuhkan biaya.

Sedangkan manfaat dari perlindungan tersebut dinikmati jauh melampaui wilayah administratifnya. “Skema transfer perlu memberikan penghargaan atas kinerja daerah,” kata dia.

Prinsip Ecological Fiscal Transfer (EFT) dapat digunakan untuk mengakui beban dan kinerja ekologis dalam hubungan fiskal pusat-daerah. “Pengalaman penerapan TAPE (Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi ) dan TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi) menunjukkan pendekatan ini dapat diterapkan di tingkat daerah,” ujarnya.

Agenda ketiga, menjadikan APBN sebagai penggerak pembiayaan hijau yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah dinilai perlu memperkuat dukungan untuk perlindungan ekosistem, ketahanan iklim dan bencana, air dan sanitasi, pengelolaan sampah, energi bersih, serta pembangunan rendah emisi melalui sinergi APBN, APBD, instrumen pembiayaan, investasi, dan pendanaan iklim.

“Keberhasilan belanja negara dan daerah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau tingkat penyerapan. Ukurannya adalah apa yang berubah, siapa yang memperoleh manfaat, dan apakah pembangunan mengurangi atau justru menambah beban ekologis masyarakat,” kata dia.  

Dia menegaskan, masyarakat lokal dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus menjadi bagian utama dalam pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi hijau, terutama di wilayah hutan, pesisir, pulau kecil, dan kawasan pemanfaatan sumber daya alam.

Maka itu, TKD, terutama DBH yang bersumber dari sumber daya alam, juga perlu diarahkan tidak hanya untuk membiayai belanja pemerintah daerah, tapi memperkuat ekonomi dan kelembagaan masyarakat lokal dan MHA yang berada di wilayah penghasil dan terdampak pemanfaatan sumber daya alam.

“APBN bukan sekadar membiayai pertumbuhan. Yang penting adalah memastikan pertumbuhan menghasilkan manfaat bagi masyarakat, menjaga lingkungan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata Roy.