Kolaborasi Multipihak Kunci Pelestarian Ekosistem dan Industri Berkelanjutan

Jakarta — Pelestarian lingkungan hidup, terutama di kawasan tengah dan timur Indonesia seperti Papua, mesti melibatkan masyarakat lokal, industri, hingga pemerintah daerah. Pasalnya, tantangan alam dan masalah ketersediaan data masih jadi isu besar.

Hal itu terungkap dalam talkshow sesi tematik bertajuk 'Preserving Papua’s Ecosystems Through Biodiversity Conservation', dalam ajang Katadata SAFE 2026, di Sequis Tower, SCBD, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

"Kami melihat bahwa kita enggak bisa yang namanya bekerja sendiri, harus secara kolaboratif. Walaupun katakanlah itu memang wilayah kerja kami, tapi secara kenyataannya kami enggak bisa melakukan itu sendirian," ujar Kukuh Indra Kusuma, Koordinator untuk Konservasi dan Pemantauan Keanekaragaman Hayati PT Freeport Indonesia, salah satu pembicara sesi tersebut.

"Kami tetap harus berkolaborasi dengan masyarakat lokal, kemudian dengan pemerintah setempat, dan juga dengan pemangku kepentingan yang lain untuk bisa melakukan apa pengelolaan ekosistem yang lebih komprehensif di kami," lanjut dia.

Perlunya kolaborasi ini terkait sejumlah tantangan besar di Papua. Pertama, kondisi alam. Kukuh menjelaskan wilayah kerja Freeport Indonesia di Timika, Papua, amat beragam dan menantang. Bersebelahan dengan Taman Nasional Lorentz, area perusahaan mencakup 14 tipe ekosistem, dan terbentang dari ketinggian 0 meter di atas permukaan laut (mdpl) sampai 4.200 mdpl.

"Jadi Timika itu cukup unik. Dia 50 km datar, kemudian sangat terjal. Jadi secara topografis, secara natural tantangannya sangat kompleks," ungkap dia.

Kedua, ketersediaan data yang penting untuk pemeliharaan ekosistem. Contohnya, upaya penanaman kembali pohon yang hilang dari area kerja yang rusak. Dengan data yang tepat, perusahaan bisa mencari benih yang sesuai dan kembali menempatkannya di area terkait untuk kembali dipulihkan.

Kukuh mengungkap Freeport sebenarnya sudah melakukan kajian ekosistem dalam skala besar sejak 1997. Pihaknya juga mengumpulkan data soal ekosistem di wilayah kerja dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hasilnya, 10 buku panduan lapangan terkait ragam spesies, seperti burung, kupu-kupu, kepiting, hingga mangrove.

Data terkini mencatat 130 spesies baru di wilayah kerja Freeport. Namun, kata Kukuh, masih ada spesimen-spesimen yang sampai sekarang belum terdeskripsi jenis spesiesnya.

"Kami juga melihat ini adalah sebuah opportunity untuk kami untuk berkontribusi luas terhadap data terutama seperti tadi yang kami sampaikan. Karena availability data itu adalah sangat hal yang sangat krusial ketika kita menyatakan pengelolaan ekosistem," urainya.

Ketiga, faktor manusia. Kukuh menjelaskan faktor ini mencakup para pelaku pembalakan liar (illegal logging) yang masuk area Freeport. Perusahaan menyebutnya sebagai masyarakat non-karyawan. Selain itu, faktor manusia yang menjadi tantangan pengelolaan ekosistem di sini ialah yang terkait isu keamanan di Papua.

Pelibatan masyarakat adat

Pada sesi yang sama, Aie Natasha, Ketua Konsorsium Gerbangtara, menilai pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan ekosistem di kawasan industri amat diperlukan karena sejumlah sebab.

Yang paling umum ialah pengetahuan warga lokal atau masyarakat adat (indigenous knowledge) terkait ekosistem yang sudah mengakar sejak lama. Pelibatan mereka bisa mempermudah, misalnya, pengembalian pepohonan tertentu yang sempat tergusur pembangunan.

"Ketika ada industri yang terbangun di sana, yang dibuka adalah tempat tinggalnya [hewan dan tumbuhan lokal], habitatnya. Rumahnya pelan-pelang hilang. Bagaimana memastikan [industri] itu berkelanjutan ketika rumahnya saja tidak bisa kita jaga? Yang bisa menjawab itu indigenous knowledge yang jauh lebih mengetahui tentang cara tumbuhan itu, cara hewan tersebut hidup dan berkembang biak," papar dia.

Sebab lainnya adalah adanya gap yang lebar dalam hal tingkat pendidikan, terutama di kawasan tengah dan timur Indonesia. Aie mencontohkannya dengan upaya advokasi masyarakat lokal di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dengan sentra pendidikan dan pembangunan yang terpusat di Jawa, ia menyebut warga sulit mengejar ketertinggalan dalam hal konsep biodiversitas modern maupun isu keberlanjutan.

"Karena kita berhadapan manusia belum siap secara AI, misalnya. Bahkan masyarakat di sana mau pake aplikasi saja harus kita dampingi. Ini masuk tiba-tiba tentang sustainability," cetus Aie.

Selain Freeport dan Gerbangtara, sesi ini juga diisi oleh Rahman Adi Pradana, Policy and Partnership Konservasi Indonesia.

Katadata SAFE 2026 merupakan forum tahunan yang telah diselenggarakan sejak 2020 sebagai ruang bagi pemerintah, dunia usaha, investor, akademisi, dan masyarakat untuk membahas berbagai tantangan serta peluang menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Memasuki tahun ketujuh, Katadata SAFE 2026 mengusung tema ‘The Green Changer’ dan berlangsung pada 16–17 September 2026 di Sudirman Hall, Sequis Tower, SCBD Jakarta. Melalui rangkaian forum, lokakarya, pameran interaktif, serta kolaborasi lintas sektor, SAFE mendorong pertukaran gagasan dan aksi nyata untuk memperkuat ekonomi Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.