Jejak Fadil Imran, Purnawirawan Jenderal Jadi Wakil Kepala Badan Otorita Pantura

Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik sederet pejabat baru, termasuk purnawirawan jenderal polisi bintang tiga Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ). Masuknya Fadil membuat badan yang akan bertanggung jawab dalam proyek strategis pembangunan tanggul laut raksasa tersebut dipimpin oleh dua jenderal.

Lantas, bagaimana jejak karier Fadil? Lahir di Makassar, 14 Agustus 1968, Fadil merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1991. Setelah menjalani berbagai penugasan di kepolisian, termasuk di Bareskrim Polri, dia diangkat sebagai Kapolda Jawa Timur pada Mei 2020. Enam bulan kemudian, dia dipindahkan menjadi Kapolda Metro Jaya hingga 2023. 

Selanjutnya, dia menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri hingga 2025. Jabatan terakhirnya sebelum pensiun pada 14 Agustus 2026 adalah Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops).

Di luar kepolisian, Fadil juga menjabat sebagai Komisaris MIND ID sejak 2025. Perusahaan holding pertambangan milik negara ini menaungi sejumlah perusahaan, termasuk Antam, Bukit Asam, dan Freeport Indonesia.

Fadil juga memegang posisi strategis dalam dunia bulutangkis Indonesia. Dia merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) 2024-2028. Sebelumnya, dia lebih dulu sebagai Sekretaris Jenderal PBSI. Pada 2023, Fadil memimpin Ketua Kelompok Kerja dan Satuan Tugas Road to Olimpics 2024 Paris. 

Jajaran Pimpinan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa

Dengan masuknya Fadil, jajaran pimpinan BOPPJ disi oleh seorang kepala dan tiga wakil. Dua di antaranya merupakan purnawirawan jenderal, sedangkan dua lainnya berasal dari sektor keuangan dan pemerintahan.

Sebelum mengangkat Fadil, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala BOPPJ. Purnawirawan jenderal TNI ini kini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Selain itu, Prabowo menunjuk dua orang wakil. Pertama, Darwin Trisna Djajawinata mantan Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang lama berkarier di bidang pembiayaan pembangunan. Selain itu, Suhajar Diantoro, mantan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan mantan birokrat karier di daerah dan Kementerian Dalam Negeri. 

Berdiri tahun 2025, BPOPPJ merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 tentang. Badan tersebut bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan persiapan, perencanaan, pembangunan, serta pengembangan di wilayah Pantai Utara Jawa.

Usai pelantikan 2025 lalu, Didit mengatakan bahwa tugas utama badan tersebut adalah melaksanakan proyek tanggul laut raksasa Giant Sea Wall. "Tupoksi tentunya melaksanakan kegiatan pembangunan tanggul laut di Pantura Jawa untuk menghindari masalah-masalah yang ada kaitannya dengan ekosistem, terutama dengan masyarakat di daerah sana," kata dia.