Mengenal Jokowinomics: Pujian Prabowo dan Impian Pemerataan Ekonomi
“Dengan Jokowinomics yang berdasar Pancasila, kita percaya kita akan mencapai Indonesia Emas 2024,” kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam Seminar Ekonomi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia pada dua pekan lalu.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat sesi bertajuk Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Prabowo,, Jokowi berhasil menciptakan gaya kebijakan ekonomi baru yang efektif meratakan kesejahteraan ekonomi.
Ia juga menyinggung tekad melanjutkan program ekonomi Presiden Joko Widodo, apabila terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024.
Paparan Prabowo ini dimulai dengan istilah ekonomi Pancasila, yang dapat menjadi jalan tengah dari ekonomi sosialis dan kapitalis. Calon presiden dari Partai Gerindra ini menyebut bila sebuah negara mengadopsi sistem ekonomi kapitalis, itu hanya akan memberi manfaat bagi 1% populasi, yakni kaum menengah ke atas.
“Yang mereka katakan efek ekonomi bakal trickle down (turun ke kelompok menengah ke bawah), itu akan turun kalau rakyatnya mati semua,” ujarnya, Selasa (15/8).
Namun, sosialis murni juga tidak mungkin dipakai. Sebab, menurut dia, bila semua rakyat diberikan gaji sama rata, kendati pekerjaannya berbeda, maka ekonomi tidak akan berjalan.
Untuk itulah jalan tengah yang dapat diambil adalah ekonomi Pancasila. “Esensi dari ekonomi Pancasila adalah mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme,” kata Prabowo.
Apa Itu Jokowinomics?
Dari ekonomi Pancasila tersebut, Prabowo kemudian menyebut istilah Jokowinomics. Ini adalah aplikasi nyata ekonomi Pancasila yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Ada lima program Jokowi yang Prabowo nilai sebagai bentuk konkret ekonomi Pancasila. Pertama, Kartu Indonesia Sehat yang melayani 96,8 juta orang lewati skema BPJS dan 236 juta layanan kesehatan gratis pada 2022. Kedua, Kartu Indonesia Pintar untuk 17,9 juta siswa dan 2,2 juta siswa sekolah agama.
Ketiga, Kartu Sembako yang digunakan 18,7 juta keluarga penerima manfaat dan bantuan 10 kg beras per bulan, selama tiga bulan lamanya. Termasuk juga Program Keluarga Harapan dan BLT Dana Desa. Kelima program ini, Prabowo berpendapat, membantu banyak masyarakat lemah.
“Ekonomi Pancasila adalah ekonomi kita berdasarkan nilai-nilai religius dan dapat mewujudkan persatuan nasional,” ucap Prabowo “Pemerataan pembangunan itu tidak bisa konsentrasi di satu daerah. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal.”
Melansir laman Suara, istilah ini sebelumnya dikenalkan oleh seorang Indonesianis, James Guild. Ia menyebut, Jokowinomics adalah penggambaran gaya kebijakan ekonomi Presiden Jokowi, menciptakan kesejahteraan ekonomi yang merata lewat pembangunan infrastruktur fisik.
Sebelum James Guild, peneliti Universitas Nasional Singapura Eve Warburton sudah menyebut ada peralihan orientasi perencanaan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi.
Dalam artikelnya bertajuk A New Developmentalism in Indonesia, Warburton menyebut kebijakan baru ini lebih fokus kepada badan usaha milik negara selaku mesin pertumbuhan ekonomi, keinginan untuk meningkatkan posisi ekonomi di kancah internasional, dan adanya program kesejahteraan dan perlindungan sosial yang didanai negara.
“Namun, bisa dibilang, hal terpenting dari rencana industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang diusung Jokowi adalah penekanan pada pembangunan dan modernisasi infrastruktur fisik Indonesia,” tulis Warburton (2018), “Gunanya, agar mengurangi biaya logistik dalam menjalankan bisnis di kawasan.”
Reaganomics di AS
Istilah terkait arah kebijakan ekonomi yang diusung seorang pemimpin, seperti Jokowinomics, bukanlah yang pertama. Negara Paman Sam telah terlebih dahulu mencipta istilah Reaganomics, kebijakan ekonomi yang digemborkan Presiden AS era 1980-an, Ronald Reagan.
Reagan memotong pajak, bantuan sosial, dan meningkatkan pengeluaran militer. Kebijakan ini dipengaruhi oleh teori trickle down yang secara harfiah diartikan sebagai menetes ke bawah.
Artinya, kekayaan kaum menengah ke atas bisa turun ke kaum menengah ke bawah. Menurut laman Investopedia, kebijakan ini lahir sebagai bentuk respon dari stagflasi yang terjadi di era Presiden Gerald Ford pada 1976.
“Reaganomics menjelaskan peningkatan pajak, terutama untuk perusahaan, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tulis Investopedia. “Bila pengeluaran sebuah perusahaan berkurang, maka ‘tabungan’ bakal mengalir ke seluruh perekonomian, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi.”
Hingga sekarang, kebijakan ini masih menuai pro-kontra. Teori trickle down disebut tidak terealisasi, begitu juga pengurangan pajak cenderung meningkatkan kesenjangan ekonomi alih-alih menguranginya.