UMK adalah singkatan dari upah minimum Kabupaten/Kota, standar gaji minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi ekonomi dan biaya hidup di wilayah tersebut. Penetapannya dilakukan untuk melindungi pekerja dari upah yang tidak layak, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di tingkat lokal.
Proses penetapan UMK melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perwakilan pekerja dan pengusaha. Diskusi dan negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti inflasi, biaya hidup, dan kondisi ekonomi lokal.
Tujuan penetapan UMK adalah agar dapat memberikan perlindungan kepada pekerja terhadap eksploitasi upah rendah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Meskipun demikian, tantangan dan perdebatan terkait dengan UMK masih sering muncul, termasuk dalam hal dampak terhadap kemampuan perusahaan untuk membayar upah yang ditetapkan.
Pengertian UMK
Pengertian UMK mencerminkan kesepakatan bahwa UMK berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Berikut pengertian UMK menurut para ahli:
1. Haryo Kuncoro
Menurut Haryo Kuncoro, UMK adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk melindungi pekerja dari upah yang tidak layak. Selain itu, untuk menyesuaikan upah dengan biaya hidup di wilayah setempat.
2. Sri Adiningsih
Sri Adiningsih mendefinisikan UMK sebagai besaran upah minimum yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria tertentu. Seperti inflasi, produktivitas dan biaya hidup.
3. Eddy Supriyadi
Menurut Eddy Supriyadi, UMK adalah upah minimum yang diatur oleh pemerintah daerah untuk memberikan jaminan upah terendah kepada pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar di daerah tersebut.
Melalui UMK, diharapkan dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan seimbang antara pengusaha dan pekerja. Meski demikian, implementasi UMK sering menjadi subjek perdebatan, terutama terkait dengan dampaknya terhadap daya saing perusahaan dan keberlanjutan ekonomi daerah.
Perbedaan UMR dan UMK
Meski UMR dan UMK memiliki tujuan melindungi pekerja dengan menetapkan standar upah minimum, perbedaan utama terletak pada lingkup geografis dan kewenangan pemerintah yang menetapkannya. Berikut perbedaan UMR dan UMK adalah sebagai berikut:
1. Skala Regional
• UMR
UMR merupakan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk suatu wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
• UMK
UMK Adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam suatu provinsi.
2. Penetapan
• UMR
Ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan pertimbangan faktor-faktor nasional seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup layak.
• UMK
Ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak di tingkat lokal.
3. Rentang Geografis
• UMR
Bersifat lebih luas karena mencakup satu provinsi atau wilayah yang lebih besar.
• UMK
Lebih spesifik, berlaku untuk kabupaten atau kota tertentu dalam suatu provinsi.
4. Tujuan
• UMR
Bertujuan untuk memberikan standar upah minimum yang layak secara nasional.
• UMK
Bertujuan untuk mengakomodasi perbedaan biaya hidup dan kondisi ekonomi di tingkat lokal.
Jenis-jenis Upah
Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji, imbalan dan hasil akibat (dari suatu perbuatan). Berikut jenis-jenis upah mengutip dari E-journal.uajy.ac.id:
1. Upah Nominal
Upah nominal merupakan sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
2. Upah Nyata (Riil Wages)
Upah nyata merupakan uang nyata yang benar harus diterima oleh pekerja atau buruh yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang bergantung atas:
A. Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima.
B. Besar biaya hidup yang diperlukan.
3. Upah Hidup
Upah hidup merupakan upah yang diterima oleh pekerja atau buruh relatif untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, bukan hanya kebutuhan pokok saja. Melainkan kebutuhan sosial keluarganya seperti asuransi, pendidikan, rekreasi dan lainnya.
4. Upah Minimum
Upah minimum merupakan upah terendah yang dijadikan sebagai standar oleh pengusaha untuk menentukan upah sebenarnya dari pekerja yang bekerja di perusahaan. Upah minimum umumnya ditentukan oleh pemerintah seperti Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi 23 dan/atau Bupati/Wali Kota.
5. Upah Wajar
Upah wajar merupakan upah secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja sebagai imbalan atas jasanya terhadap perusahaan. Upah wajar cukup bervariasi dan berubah antar upah minimum dan upah hidup sesuai faktor yang mempengaruhinya.
Kesimpulannya, UMK adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pekerja menerima upah yang layak sesuai dengan kondisi ekonomi dan biaya hidup di tingkat Kabupaten atau Kota tertentu. Tujuannya untuk melindungi pekerja dari upah tidak memadai, sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.