Profil Megawati, Wanita Paling Berpengaruh dalam Politik Indonesia
“Suaranya yang lembut, sorot matanya yang tajam, dan nama Soekarno yang menempel padanya berhasil menggugah massa dan kembali mengantarkannya maju di Pemilu 1992,” tulis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), mengutip buku Presiden RI 1945-2014 karya Julius Pour.
Di tengah karier DPR-nya, Megawati terpilih menjadi ketua umum PDI dalam kongres luar biasa partai itu pada 1993. Kemenangan Megawati membelah PDI ke dalam dua kubu, yaitu yang mendukung dia dan yang tidak.
Perpecahan PDI berkaitan dengan penolakan pemerintahan Presiden Soeharto untuk mengakui kemenangan Megawati. Pemerintah mendukung ketua umum PDI petahana Soerjadi, yang kembali terpilih dalam kongres pada 1996. Namun kongres ini tidak mengundang Megawati.
Sebagai respons, Megawati mendirikan partai baru bersama para pendukungnya dari PDI pada 1999, yaitu PDIP. Dia telah memimpin partai banteng ini selama 23 tahun sejak berdiri.
Bersama PDIP, karier politik Megawati memasuki babak baru pada 1999. Megawati melakukan pencalonan presiden pertamanya sebagai nominasi PDIP. Dia kalah dengan 44,72% pangsa suara terhadap Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Namun, Megawati berhasil terpilih menjadi wakil presiden untuk Presiden Gus Dur. Dalam pemilihan wakil presiden, dia memenangkan 56,57% pangsa suara dan mengalahkan Hamzah Haz.
Karier politik Megawati memuncak pada 2001 ketika dia menggantikan Gus Dur untuk menjadi presiden. Ini karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memakzulkan Gus Dur. Megawati dengan demikian menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia.
Namun, karier presidensial Megawati berakhir pada 2004. Perempuan yang hobi berkebun dan menari ini gagal memenangkan Pilpres 2004 dan 2009. Dalam kedua pemilihan tersebut, dia kalah terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pasangan wakil presidennya.
Saat ini, Megawati menjabat sebagai ketua dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sejak 2017. Ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan sesuai Pancasila. Selain itu, jabatan ini memungkinkan Megawati untuk menjadi Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).