Ada Sinyal Moratorium Perumahan Dicabut, Intip Kinerja & Prospek CTRA-BKSL-MTLA

Sejumlah emiten properti bakal mendapatkan angin segar seusai Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan sinyal untuk membuka kembali keran izin pembangunan perumahan. Hal itu menyusul pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mencabut moratorium izin perumahan mulai Februari 2026.

Kabar itu mencuat seiring dengan langkah Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20-21 Januari 2026. Keputusan ini diambil di tengah kondisi nilai tukar rupiah yang tengah melemah mendekati 17.000 per dolar AS. Suku bunga deposit facility diputuskan tetap sebesar 3,75% dan lending facility tetap sebesar 5,50%.

Adapun sejumlah emiten properti memiliki eksposur di Jawa Barat, antara lain PT Sentul City Tbk (BKSL), PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS), PT Ciputra Development Tbk (CTRA), hingga PT Metropolitan Land Tbk (MTLA).

PT Sentul City Tbk (BKSL)

Dalam paparan publiknya, manajemen Sentul City sebelumnya menyampaikan bahwa kinerja BKSL sepanjang 2025 yang relatif solid menjadi landasan optimisme dalam menyambut 2026. Sepanjang 2025, Bank Indonesia tercatat telah memangkas suku bunga acuan sebanyak lima kali, dari level 6% menjadi 4,75%. 

Manajemen BKSL mengatakan  kedepannya, terdapat indikasi penurunan suku bunga yang lebih agresif, yang dinilai akan memberikan dorongan positif bagi sektor properti, seiring potensi penurunan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR).

“Diharapkan setelah periode-periode yang sulit sebelumnya, pada 2026 sektor properti akan mulai mengalami recovery, dan akan semakin membaik lagi di tahun 2027 atau 2028,”ungkap manajemen perusahaan dalam laporan public expose perusahaan, dikutip Jumat (23/1).

Menatap 2026, BKSL akan melanjutkan pengembangan kawasan yang mengintegrasikan hunian, area non-residensial, serta berbagai fasilitas perkotaan dalam satu ekosistem.

Pada segmen residensial, BKSL tengah mengembangkan kawasan Spring City dan berencana memasarkan Cluster Spring Garden 2 serta Cluster Spring Hills sebagai alternatif hunian terbaru.

Di sisi non-residensial, perseroan akan memperluas pengembangan area komersial yang mencakup perkantoran, shopping district, fasilitas rekreasi, pendidikan, serta sarana olahraga. Adanya fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi dan dinamika kawasan sehingga Sentul City tidak hanya sebagai kawasan hunian dan destinasi wisata, tetapi juga sebagai kota mandiri yang lengkap dan berkelanjutan.

Selain itu, perseroan juga berencana mengembangkan kawasan Kota Kesehatan bertajuk “BIOTOWN”, yang akan mengintegrasikan layanan kesehatan, pendidikan, riset dan pengembangan biomedis, fungsi perkotaan, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya dalam satu kawasan.

“Pada 2026, berbagai proses persiapan atas proyek strategis akan dilaksanakan dengan intensif,” ungkap perusahaan.

PT Metropolitan Land Tbk (MTLA)

Adapun PT Metropolitan Land Tbk (Metland) telah membukukan marketing sales hingga September 2025 sebesar Rp 1,34 triliun atau setara dengan sekitar 67% dari target marketing sales 2025 yang dipatok sebesar Rp 2 triliun. Capaian tersebut terutama ditopang oleh penjualan rumah tapak di proyek Metland Transyogi, Metland Cikarang, dan Metland Cibitung.

Hingga kuartal III 2025, MTLA mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp 1,13 triliun. Secara terperinci, pendapatan ini ditopang dari segmen residensial sebesar Rp 722 miliar dan pendapatan berulang sebesar Rp 409 miliar. Sementara itu, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat mencapai Rp 232 miliar.

Presiden Direktur Metropolitan Land, Anhar Sudradjat, menyampaikan bahwa perseroan optimistis kinerja laba hingga akhir tahun dapat terjaga dengan baik, sejalan dengan kondisi perekonomian yang menunjukkan perbaikan.

Direktur Keuangan Metland, Olivia Surodjo, juga menjelaskan komposisi pendapatan Perseroan pada kuartal III 2025 didominasi oleh penjualan residensial sebesar 64%, sementara 36% berasal dari pusat perbelanjaan, hotel, pusat rekreasi, serta pendapatan lainnya. 

Kontribusi terbesar terhadap pendapatan penjualan berasal dari proyek Metland Cibitung dan Metland Menteng. Adapun pendapatan berulang terutama didukung oleh kinerja Metropolitan Mall Bekasi, serta peningkatan performa sektor perhotelan melalui Hotel Horison Ultima Seminyak dan Metland Venya Ubud.

Dari sisi neraca, total aset MTLA menjadi Rp 7,7 triliun atau tumbuh 3,84% dibandingkan posisi akhir tahun sebelumnya. Liabilitas tercatat sebesar Rp 1,9 triliun atau naik 5,82%, sementara ekuitas meningkat 3,19% menjadi Rp 5,7 triliun.

Metland optimistis menatap 2026 dengan melanjutkan strategi pertumbuhan berkelanjutan melalui penguatan proyek residensial, pengembangan area komersial, serta peningkatan kontribusi dari lini pendapatan berulang.

Direktur Pengembangan Bisnis Metland, Nitik Hening, menambahkan bahwa saat ini terdapat dua proyek yang tengah dalam tahap konstruksi, yakni GAVEnue sebagai perluasan Grand Metropolitan dan Metland Marron Hotel Tomohon. Selain itu, perseroan juga tengah mempersiapkan tiga proyek baru, yaitu Metland Smara Bekasi, Metland Subang, dan Metland Manado.

“Kami percaya 2026 akan membawa peluang pertumbuhan baru, dengan strategi yang adaptif, efisiensi yang terus dijaga dan komitmen terhadap kualitas,” ucap manajemen dalam laporan paparan publik kinerja Perseroan pada 10 November 2025.

PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS)

Sementara Puradelta Lestari yang bergerak di bidang pengembang kawasan industri terpadu modern Kota Deltamas, membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 780 miliar sepanjang sembilan bulan pertama 2025.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan Puradelta Lestari, Tondy Suwanto, menyampaikan segmen industri masih menjadi kontributor utama terhadap pendapatan perseroan. Pada periode sembilan bulan pertama 2025, pendapatan dari segmen industri tercatat mencapai Rp 676 miliar atau sekitar 87% dari total pendapatan usaha.

Sejalan dengan kinerja tersebut, perseroan juga mencatatkan laba kotor sebesar Rp 545 miliar hingga akhir September 2025. “Margin laba kotor pada sembilan bulan pertama tahun 2025 tercatat sekitar 70%,” ujar Tondy Suwanto, dalam keterbukaan informasi BEI.

Selain itu, perseroan juga mencatatkan laba usaha sebesar Rp387 miliar pada sembilan bulan pertama 2025, dengan margin laba usaha mencapai 50%. Pada periode yang sama, laba bersih perseroan tercatat sebesar Rp 525 miliar, dengan margin laba bersih mencapai 67%.

PT Ciputra Development Tbk (CTRA)

Berdasarkan data Stockbit, CTRA mencatatkan tingkat realisasi target marketing sales 2025 tertinggi, yakni mencapai 76%. Sebagai catatan, pada Oktober 2025 CTRA telah merevisi turun target marketing sales 2025 dari Rp 11 triliun menjadi Rp 10 triliun, sejalan dengan outlook perseroan yang lebih konservatif dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 11 triliun.

Analis Maybank Sekuritas Indonesia, Kevin Halim dan Jeffrosenberg Chenlim, mencatat CTRA membukukan laba sembilan bulan pertama 2025 sebesar Rp 1,6 triliun, meningkat 27% YoY, sejalan dengan proyeksi internal dan konsensus pasar. Momentum laba diperkirakan akan semakin kuat pada kuartal IV 2025, didorong oleh peningkatan serah terima unit hasil pre-sales yang bebas PPN.

Maybank Sekuritas mempertahankan proyeksi laba CTRA untuk FY25–27 dan rekomendasi beli dengan target harga Rp 1.300, yang mencerminkan diskon 70% terhadap RNAV serta valuasi 9,4x P/E FY26E. 

Meski pre-sales FY25 diperkirakan turun 9% YoY akibat lemahnya permintaan dan minimnya peluncuran proyek baru, CTRA tetap mendapat keuntungan dari perpanjangan insentif PPN hingga 2027, terutama karena 85% penjualannya berada di segmen menengah dengan harga di bawah Rp 5 miliar.

“Kami memperkirakan pre-sales dapat pulih pada FY26 didukung pipeline proyek yang kuat, termasuk rencana peluncuran beberapa proyek JO di Surabaya dan prospek penurunan suku bunga yang memberikan kondisi pasar lebih kondusif,” demikian tertulis dalam analisisnya, dikutip Jumat (23/1). 

Group Lippo

Grup Lippo PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)  turut mengembangkan perumahan yang berlokasi di Kabupaten Bekasi lewat PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK). Sentimen LPCK juga datang dari rencana Kementerian Perumahan untuk menjadikan kawasan Meikarta yang dikembangkan Lippo sebagai rusun subsidi. 

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang, Peter Adrian, mengatakan perseroan akan mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam upaya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.  

Saat ini Lippo Cikarang tengah mengkaji lebih lanjut atas rencana tersebut. Ia juga memastikan setiap bentuk penyediaan maupun kerja sama dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 

Tak hanya itu, Peter juga mengatakan, tidak terdapat aset proyek Meikarta yang pernah dan/atau sedang menjadi barang bukti maupun objek sitaan. Lebih lanjut, rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta dinilai sejalan dengan kerangka kebijakan dan program pemerintah. 

“Sepanjang pengetahuan perseroan hingga saat ini, tidak terdapat kewajiban hukum tertentu yang secara langsung menghalangi pelaksanaan rencana tersebut,” kata Peter dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (21/1).

Dasar Pemberian Izin Perumahan 

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya menjelaskan hasil kajian pemerintah daerah akan menjadi dasar bagi pihaknya untuk melakukan transisi besar-besaran lokasi perumahan, sampai pola pembangunan perumahan tapak ke arah hunian vertikal. Ia secara terang-terangan menyebut bahwa banjir yang kerap melanda Jawa Barat merupakan konsekuensi dari alih fungsi lahan perumahan yang tidak terkontrol. 

"Untuk pembangunan perumahan, kita kan tahu, banjir yang sekarang terjadi rata-rata kan perumahan. Apakah kita akan melanjutkan banjir ini semakin besar? Maka harus ada solusi. Tidak boleh lagi area-area yang berpotensi banjir dibangun sebagai kawasan perumahan," ujarnya. 

Kebijakan ini, lanjut Dedi, akan menjadi ajang seleksi bagi para pengembang. Ke depan, hanya pengembang yang memiliki kapasitas membangun hunian vertikal (apartemen atau rumah susun) yang akan bertahan di kawasan perkotaan seperti Bandung. 

Kendati rekomendasi kajian akan mulai keluar pada Februari mendatang, Dedi memberikan peringatan keras bahwa ada kawasan yang tetap tidak boleh disentuh oleh beton dalam kondisi apa pun, demi menjaga kelestarian ekologi.

"Tidak boleh sama sekali. Sawah enggak boleh, daerah rawa enggak boleh, daerah tebing enggak boleh, bantaran sungai enggak boleh," tuturnya. 

Selain itu, Dedi menegaskan para pengembang juga nantinya akan diminta untuk memiliki rekomendasi dari BPBD sebelum izin dikeluarkan. Adapun yang sudah keluar izinnya, Dedi juga mengingatkan bahwa saat ini ada kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto yang diperkuat ketentuan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bahwa tidak boleh ada alih fungsi lahan untuk pembangunan.