Airlangga Yakin Kenaikan Free Float Tak Akan Bikin Pasar Modal Sepi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meyakini rencana kenaikan porsi saham publik atau free float menjadi 15% tidak akan membuat pasar modal Indonesia sepi. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru diyakini mampu menarik lebih banyak investor dan meningkatkan likuiditas pasar.

Airlangga mengatakan, peningkatan free float dari 7,5% ke 15% telah disesuaikan dengan kebutuhan investor. Dengan porsi saham yang lebih besar di publik, minat investasi ke pasar modal Indonesia dinilai akan semakin meningkat.

“Tidak, jadi kita sudah lihat bahwa berapa kebutuhan investor, kalau free float dinaikkan, sebetulnya investasi akan masuk, likuiditas meningkat,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1).

Ia juga menyinggung pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait hasil konsultasi perubahan metodologi free float yang sempat menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menurut Airlangga, perkembangan tersebut turut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga menyebut Prabowo meminta para menteri serta self regulatory organizations (SROs) pasar modal untuk memantau secara cermat dinamika pasar akibat kebijakan MSCI maupun lembaga pemeringkat lainnya, seperti UBS dan Goldman Sachs.

“Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, dan koordinasi antara fiscal monitor berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound,” ujarnya.

Airlangga melanjutkan, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal melalui sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang ditargetkan mulai berproses kuartal pertama tahun ini.

Tahapan demutualisasi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ke depan, proses ini dapat dilanjutkan dengan rencana go public bursa pada tahap berikutnya.

Selain itu, pemerintah juga menekankan penguatan tata kelola dan keterbukaan informasi guna melindungi investor. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) diharapkan menetapkan aturan kenaikan free float menjadi 15%, yang ditargetkan mulai berlaku pada Maret mendatang.

Airlangga menilai kebijakan tersebut sejalan dengan praktik di berbagai negara. Malaysia, Hong Kong, dan Jepang masing-masing memiliki free float sebesar 25%. Thailand berada di level 15%, sementara Singapura, Filipina, dan Inggris berada di kisaran 10%.

Dengan demutualisasi dan free float yang lebih tinggi, ia optimis perdagangan di pasar modal akan semakin stabil dan selaras dengan standar internasional. Pemerintah juga berencana meningkatkan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8% menjadi 20%.

“Jadi kita sudah semakin mendekati kepada permintaan daripada standar internasional. Dan Indonesia komitmen untuk mengadopsi standar-standar tersebut, agar tentunya kita bisa mempertahankan di standar emerging market, kata dia,” ujar Airlangga.