Free Float

Risiko penghapusan pencatatan saham atau delisting membayangi ratusan emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Otoritas bersama Self Regulatory Organization mendorong kenaikan batas porsi free float

Otoritas Jasa Keuangan bersama Self Regulatory Organization (SRO) segera menaikkan batas porsi saham publik atau free float dari 7,5% menjadi 15,% secara bertahap.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) merespons dorongan pemerintah untuk menaikkan batas porsi saham publik atau free float emiten dari 7,5% menjadi 15%.

Di tengah upaya OJK dan SRO) pasar modal mendorong kenaikan batas free float dari 7,5% menjadi 15%, sejumlah emiten justru mengumumkan rencana membeli kembali saham-sahamnya yang beredar atau buyback.

BEI merevisi peraturan untuk memperketat syarat IPO dengan menaikkan batas minimum free float perusahaan menjadi 15% dan memberikan masa transisi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self Regulatory Organization (SRO) sedang mendorong kenaikan porsi saham publik atau free float menjadi 15% untuk saham-saham di Bursa Efek Indonesia.

Dalam ketentuan terbaru yang dirancang Bursa Efek Indonesia (BEI), porsi free float yang akan ditetapkan untuk calon emiten bergantung pada besaran kapitalisasi pasar perusahaan sebelum pencatatan.

Jika ketentuan batas 15% ditetapkan, setidaknya ada 267 emiten yang berpotensi belum dapat memenuhi batas free float sebesar itu. Sebanyak 49 emiten di antaranya bahkan emiten berkapital besar.

Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) mengusulkan kepada regulator pasar modal agar peningkatan free float ke level 15% dilakukan secara bertahap, terukur, dan hati-hati.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini menaikan free float dari 7,5% ke menjadi 15%. Aturan ini pada tahap awal akan berlaku bagi perusahaan yang ingin mencatatkan perdana sahamnya atau IPO di BEI.

Di antara emiten Prajogo Pangestu yang belum memenuhi free float 15% adalah PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), sekaligus anak usahanya PT CDIA.

BEI mencatat, sebanyak 38 emiten belum memenuhi ketentuan terkait kepemilikan saham publik atau free float hingga 29 Januari 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self Regulatory Organization (SRO) berencana menaikkan batas minimum porsi saham publik atau free float menjadi 15% dari ketentuan saat ini sebesar 7,5%.

Airlangga mengatakan, peningkatan free float dari 7,5% ke 15% telah disesuaikan dengan kebutuhan investor.

Menurut OJK perusahaan tercatat yang tidak dapat memenuhi ketentuan free float 15% akan dihapus pencatatan sahamnya atau delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI).