KRAS Keluhkan Baja Murah Cina Jadi Biang Kerok Lesunya Industri Baja Nasional

Emiten industri baja pelat merah PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) mengeluhkan dominasi produk baja murah asal Cina yang kian menguasai pasar Indonesia. Kondisi itu membuat produk baja dalam negeri, termasuk yang diproduksi Krakatau Steel, semakin sulit bersaing dalam setahun terakhir.

Direktur Utama Krakatau Steel, Akbar Djohan menuturkan, gempuran baja impor dari Cina bahkan telah mengakibatkan dua perusahaan baja nasional menghentikan operasionalnya. Tahun lalu, perusahaan patungan Krakatau Steel dengan Osaka Steel asal Jepang resmi menutup pabriknya. Selain itu, pabrik produk baja panjang (long product) milik anak usaha Mittal Steel Group, PT Ispat Indo di Surabaya, Jawa Timur, juga gulung tikar.

“Kita melihat Cina bukan lagi hanya mengekspor barang, tetapi sudah melakukan relokasi pabrik ke Indonesia yang berlangsung sekitar 10 hingga 12 tahun terakhir,” kata Akbar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (4/1).

Dari sisi internal, Akbar menyampaikan KRAS terus melakukan transformasi operasional untuk mengembalikan volume produksi ke level optimal. Upaya tersebut meliputi efisiensi biaya tetap, penutupan lini bisnis yang mencatatkan kinerja negatif serta fokus pada segmen dengan margin tinggi.

Selain itu, perseroan juga melakukan transformasi budaya perusahaan guna menghapus stigma negatif terhadap karyawan BUMN. Langkah ini didukung permodalan dari Danantara, program efisiensi karyawan serta penyehatan dana pensiun.

Akbar menyampaikan, berbagai langkah efisiensi, penggabungan core business baja, inovasi di anak usaha, serta transformasi budaya perusahaan menjadi fondasi pemulihan kinerja KRAS.

Namun, ia menyoroti rendahnya tingkat utilisasi kapasitas industri baja nasional yang rata-rata masih di bawah 60%. Kondisi ini tak lepas dari derasnya masuk produk baja murah asal Cina. padahal, kata Akbar, produsen baja nasional seharusnya dapat memperoleh keuntungan seiring ramainya proyek strategis nasional yang akan dibangun tahun ini, seperti proyek 3 juta rumah, dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan PSN lainnya.

Menurut Akbar, persaingan industri baja saat ini bukan lagi bersifat business to business (B2B) atau company to company (C2C), melainkan telah bergeser menjadi government to government (G2G). Karena itu, ia menilai transformasi tata niaga impor baja perlu dilakukan secara bersama-sama.

KRAS juga berharap dukungan pemerintah dalam lima aspek utama, yakni menjadikan Krakatau Steel sebagai one stop service pemenuhan kebutuhan baja proyek strategis nasional, percepatan pengenaan bea masuk anti-dumping, bea masuk imbalan, dan bea masuk tindakan pengamanan, perbaikan tata niaga impor besi dan baja, penerapan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) serta perluasan cakupan standar nasional Indonesia (SNI) wajib.

Danantara Sebut Keuangan KRAS Mulai Pulih

Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria mengatakan Danantara tengah menyusun peta jalan industri baja nasional agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Salah satu fokusnya adalah perbaikan kinerja Krakatau Steel.

“KS (Krakatau Steel) hari ini sudah menuju sehat secara finansial dan telah melakukan perbaikan terhadap kesehatan perusahaan,” kata Dony dalam kesempatan yang sama.

Ia juga menyebut salah satu proyek hilirisasi Danantara pada tahun ini adalah pengembangan sektor hulu industri baja. Proyek tersebut dijadwalkan melakukan groundbreaking pada bulan depan dengan tambahan kapasitas produksi sebesar 3 juta ton per tahun.

Menurut Dony, pengembangan kapasitas upstream menjadi penting mengingat kebutuhan baja nasional masih didominasi impor. Ia menekankan perlunya keberpihakan pemerintah untuk melindungi dan mengembangkan industri baja dalam negeri agar mampu bersaing secara berkelanjutan.

Pada Desember lalu, KRAS memperoleh pinjaman senilai Rp 4,93 triliun dari PT Danantara Asset Management. Dana tersebut digunakan untuk mendukung proses restrukturisasi sebagai bagian dari upaya penyehatan keuangan perseroan dan telah mengantongi persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) KRAS.

Nilai pinjaman itu lebih rendah dibandingkan tambahan modal yang sebelumnya diajukan KRAS sebesar Rp 8,35 triliun. Merujuk keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), pinjaman tersebut terbagi ke dalam dua skema. Pertama, pinjaman modal kerja sebesar Rp 4,18 triliun dengan tenor minimal lima tahun.

Kedua, pinjaman senilai Rp 752,80 miliar yang dialokasikan untuk pendanaan program pengunduran diri secara sukarela melalui skema golden handshake serta program penyehatan dana pensiun Krakatau Steel melalui mekanisme lump sum window, dengan tenor minimal enam tahun.