Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bakal mencocokkan data wajib pajak dalam dokumen Paradise Papers dengan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak yang di maksud.
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal menjelaskan, jika ditemukan bahwa data tidak cocok, maka Account Representative (AR) Ditjen Pajak akan melakukan kajian. Setelah itu akan dilakukan klarifikasi kepada wajib pajak yang bersangkutan.
"Sesuai tugas, kalau ada data (seperti Paradise Papers) secara umum tidak hanya Paradise Papers kami matching-kan, simple saja," kata mengatakan usai rapat di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/11). (Baca juga: Lima Nama Tokoh di Paradise Papers, Ditjen Pajak Akan Telusuri)
Menurut Yon, bila dari hasil klarifikasi didapati wajib pajak tidak patuh, maka Ditjen Pajak bakal mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tentang kewajiban pajak yang harus dibayarkan, termasuk dendanya.
"Kalau wajib pajak datanya valid tapi enggak mau bayar SKP, keluar nanti jadi tunggakan pajak, dan itulah yang nantinya akan dilakukan surat teguran, lalu bayar case closed," kata dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi justru mengaku belum menerima laporan detail mengenai orang-orang Indonesia dalam Paradise Papers. "Belum, justru nanti saya ke kantor. Tapi kalau urusan pajak sesuai ketentuan ya kami lihat dulu,” kata dia.
Sejumlah tokoh ternama di Tanah Air tercatat dalam dokumen Paradise Papers. Dokumen bocor yang mayoritas berasal dari firma hukum Appleby tersebut memuat daftar klien dan perusahaan cangkangnya di negara surga pajak.
Dalam total 13,4 juta dokumen Paradise Papers, muncul nama-nama tokoh besar dunia, seperti Ratu Kerajaan Inggris Elizabeth, dan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross. Adapun berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, tokoh Indonesia yang masuk dalam daftar yaitu Tommy dan Mamiek Soeharto, Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong,
(Baca juga: Masuk di Paradise Papers, Tom Lembong: Wajar Transaksi di Surga Pajak)
Dokumen ini diperoleh oleh wartawan surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung sekitar satu tahun lalu, kemudian wartawan tersebut meminta konsorsium jurnalis investigasi: The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) untuk melakukan penyelidikan bersama.
Sebelumnya, ICIJ juga merilis dokumen sejenis yang bocor dari firma hukum lainnya. Salah satu yang terkenal yaitu Panama Papers yang dirilis 2016 lalu. Ribuan orang Indonesia muncul dalam dokumen tersebut, termasuk sederet pengusaha tenar hingga Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketika itu Harry Azhar Azis. (Baca juga: Ungkap Harta Gelap Orang Kaya Dunia, Panama Papers Raih Pulitzer)