Bayar Transportasi Umum di Jabodetabek Harus Pakai Uang Elektronik
Bank Indonesia (BI), Kementerian Perhubungan serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman pengintegrasian sistem pembayaran sektor transportasi. Dengan begitu, masyarakat harus membayar jasa transportasi umum dengan uang elektronik dari bank.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, pelaksanaan integrasi pembayaran tersebut akan dimulai dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).
"Kami harapkan Jakarta menjadi role model yang nantinya di ikuti oleh kota-kota lain untuk mengadopsi model ini," ujarnya saat penandatanganan MoU tersebut, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (6/9).
Terdapat 3 hal yang akan dilakukan, Pertama, penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran transportasi publik menggantikan tiket. Kedua, standarisasi instrumen uang elektronik yang selaras dengan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Ketiga, keberlangsungan model bisnis dengan mengadopsi skema harga (pricing) sesuai best practices.
(Baca juga: Revisi 8 Poin, Kemenhub Rilis Aturan Baru Taksi Online Bulan Depan)
Agus mengatakan, salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah perbedaan kepemilikan moda transportasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu, Agus mengatakan, strategi untuk menghadapinya adalah dengan membentuk dua entitas berbeda yang dinamakan Electronic Fair Collection (EFC).
Pertama, unit usaha yang berada di bawah BUMN untuk moda transportasi yang dikelola oleh BUMN seperti Kereta Api, Comuter Line, Light Rail Transit (LRT) Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek), dan lainnya.
Kedua, konsorsium yang berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk moda transportasi yang juga dikelolanya, seperti Mass Rapid Transit (MRT), LRT Jakarta, Transjakarta, dan sebagainya.
Kedua entitas tersebut nantinya akan menyediakan infrastruktur untuk memproses uang elektronik yang saling terkoneksi dan saling dapat beroperasi. Selain itu, harus dilakukan pula integrasi dengan konsorsium lain yang menerapkan uang elektronik sebagai alat pembayaran, seperti Konsorsium Electronic Toll Collection (ETC) di jalan tol.
(Baca juga: Aturan Dicabut, Organda: Taksi Online Kembali Jadi Kendaraan Ilegal)
"Target pembentukan akhir tahun 2017, sehingga uang elektronik bisa digunakan untuk berbagai moda transportasi di lingkungan yang interconnected. Di akhir 2018 EFC pertama dan kedua diharapkan saling terhubung dan terintegrasi penuh, juga terintegrasi dengan sistem jalan tol," ujar Agus.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, pergerakan perorangan mencapai 40 juta pergerakan setiap harinya di wilayah Jabodetabek. Sementara, angkutan umum yang ada baru bisa menangani 24% dari pergerakan tersebut.
Budi mengatakan, dengan semakin banyaknya moda transportasi massal, maka, sistem pembayarannya pun harus terintegrasi. Sistem pembayaran terintegrasi ini akan memudahkan masyarakat agar tidak membawa uang terlalu banyak dan macam-macam kartu.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut bahwa pada 2015 jumlah kendaraan roda dua sebanyak 13,9 juta unit, sementara roda empat sebanyak 3,5 juta unit. Artinya, jumlah kendaraan melebihi jumlah penduduk 10,1 juta jiwa.
(Baca juga: Cek ke Produsen Kendaraan, Luhut Klaim Penggunaan B20 Tak Bermasalah)
Djarot mengatakan, jika dibiarkan, maka, kemacetan di Jakarta tidak akan bisa ditanggulangi. Untuk itu, pembangunan moda transportasi massal yang sedang dilakukan perlu sejalan dengan kemudahan dan kenyamanan dalam segi pembayaran.
Dengan sinergi ini, maka, semua kartu bisa digunakan untuk menjadi alat pembayaran. Begitu juga kartu Jakarta One yang bisa digunakan untuk pembayaran tersebut.
"Dengan nontunai berbasis kartu, kami bisa melacak pergerakan warga, sehingga nanti kami bisa merencanakan transportasi dan memperkaya Big Data," ujarnya.