OJK Minta Bank Agresif Salurkan Kredit untuk Mendorong Perekonomian

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Ilustrasi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. OJK meminta bank lebih agresif menyalurkan kredit untuk mendorong perekonomian.
Penulis: Ihya Ulum Aldin
Editor: Agung Jatmiko
29/6/2020, 16.23 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan mulai agresif menyalurkan kredit di sisa tahun ini. Alasannya, penyaluran kredit perbankan pada Mei 2020 hanya 3,04% secara tahunan (year on year/yoy), melambat dibanding April 2020, di mana kredit mampu tumbuh 5,73% yoy.

Ketua Dewan Komisioner OJK mengungkapkan, saat ini waktunya perbankan gencar menyalurkan kredit, karena puncak restrukturisasi kredit terdampak pandemi corona atau Covid-19 sudah dilewati.

"Restrukturisasi kredit sebagian besar dilakukan pada April dan Mei 2020. Maka dari itu, sudah waktunya kami meminta perbankan mulai memberikan kredit kepada debitur-debitur yang kemarin melakukan restrukturisasi maupun yang tidak (restrukturisasi)," kata Wimboh di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (29/6).

Ekspansi kredit memungkinkan untuk dilakukan mengingat, cukup banyak nasabah perbankan yang tidak melakukan restrukturisasi kredit terdampak pandemi corona. Para nasabah ini, dinilai Wimboh, memiliki bisnis yang bagus, sehingga berpotensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sementara, bagi nasabah atau debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit, perlu perhatian khusus yang akan dipantau OJK berdasarkan rencana bisnisnya.

(Baca: Sri Mulyani Ungkap Rencana Penggunaan Dana Pemerintah di Bank BUMN)

Permintaan untuk lebih agresif menyalurkan kredit ini, utamanya ditujukan pada bank berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, bank BUMN bakal mendapatkan penempatan dana dari pemerintah, totalnya sebesar Rp 30 triliun.

Tambahan dana ini akan mampu menopang likuiditas perbankan, sehingga bank BUMN bisa ikut berkontribusi mengembalikan gairah perekonomian dalam negeri.

Nantinya, OJK akan secara khusus meminta bank-bank pelat merah untuk menyampaikan rencana penggunaan dana Rp 30 triliun dari pemerintah tersebut.

"Lebih detail, termasuk sektoral dan bahkan juga per klasternya kalau UMKM, akan kami monitor secara khusus dan ada rapat koordinasi," kata Wimboh.

Arahan dari Wimboh adalah, perbankan harus sangat berhati-hati menyalurkan kredit dengan pertimbangan sektor usaha yang akan dibidik. Salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah, memberikan kredit kepada sektor yang bisa menambah tenaga kerja.

(Baca: Dapat Bantuan Likuiditas, Ini Strategi BNI dan BTN untuk Genjot Kredit)

Reporter: Ihya Ulum Aldin