Rupiah Potensi Melemah, Tertekan di Tengah Kebijakan Ekspansif Pemerintah

Nilai tukar rupiah diproyeksikan masih akan tertekan terhadap dolar AS. Hal ini di tengah sejumlah kebijakan ekonomi yang tengah diberlakukan pemerintah Indonesia beberapa waktu terakhir ini dari penentuan defisit anggaran 2026 hingga penempatan Rp 200 triliun di perbankan.

“Kebijakan ekonomi ekspansif pemerintah dan kekuatiran defisit anggaran juga masih menekan rupiah,” kata Analis Doo Financial Futures Lukman Leong kepada Katadata.co.id, Senin (22/9).

Selain itu, nilai tukar rupiah juga diperkirakan masih akan tertekan oleh rebound dolar AS dari sikap The Fed yang tidak akan terlalu longgar dalam kebijakan moneternya usai FOMC pada September 2025. Namun Lukman mengatakan ada potensi Bank Indonesia akan aktif mengintervensi rupiah.

 “Rupiah akan berada di level Rp 16.500 per dolar AS hingga Rp 16.650 per dolar AS,” ujar Lukman.

Berdasarkan data Bloomberg pagi ini, rupiah dibuka melemah pada level Rp 16.639 per dolar AS. Level ini turun 38,5 poin atau 0,23% dari penutupan sebelumnya. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuaibi juga memproyeksikan hal yang sama.

 “Mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di level Rp 16.600 per dolar AS hingga Rp 16.660 per dolar AS,” kata Ibrahim.

Ibrahim menjelaskan, Ketidakpastian ekonomi global saat ini masih tinggi. Hal tersebut sebagai imbas dari kebijakan perang tarif Amerika Serikat yang dampaknya makin buruk bagi perekonomian dunia.

“Berbagai indikator menunjukkan perlambatan ekonomi di sebagian besar negara, disertai disparitas pertumbuhan antar negara,” kata Ibrahim.

Menurutnya, perlambatan itu mencerminkan pelemahan daya beli masyarakat serta meningkatnya pengangguran. Dengan ketidakpastian ekonomi global, dikhawatirkan gebrakan Rp 200 triliun yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa gagal untuk mengerek pertumbuhan ekonomi.

“Saat ini, pengusaha masih gamang dalam memanfaatkan kredit perbankan. Apalagi perbankan sangat berhati-hati dalam menggelontorkan kredit untuk sektor riil,” ujar Ibrahim.