Purbaya Siap Eksekusi Renovasi Ponpes Al Khoziny Jika Proposal Masuk Akal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku hingga kini belum menerima pengajuan proposal terkait renovasi pondok pesantren (ponpes) Al Khoziny yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Namun ia tidak menutup kemungkinan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bisa digunakan untuk renovasi ponpes tersebut.

Hanya saja, Purbaya akan mengevaluasi proposalnya terlebih dahulu. “Saya nunggu proposal atau nunggu diskusi seperti apa, siapa yang mau ngasih segala macam. Tapi kalau masuk akal ya kita eksekusi,” kata Purbaya di Kantor Kementerian PKK, Selasa (14/10).

Purbaya menjelaskan, ia perlu mendiskusikan terlebih dahulu secara detail terkait renovasi ponpes tersebut. Setelah itu, ia bisa memutuskan untuk penggunaan APBN dalam merenovasi ponpes tersebut.

“Nanti kita diskusikan. Kan satu juga nggak mahal kan, kalau cuma satu pesantren,” ujar Purbaya.

Namun Purbaya juga belum bisa memperkirakan kebutuhan anggaran untuk renovasi ponpes tersebut. Untuk itu ia menegaskan, pihak terkait harus mengajukan terlebih dahulu proposalnya.

Kenapa Renovasi Ponpes Al Khoziny Pakai APBN?

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, layak menggunakan APBN.

Muhaimin menyoroti jumlah santri terdampak yang jumlahnya mencapai ribuan. Melihat hal itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun mempertanyakan yang tak setuju dengan penggunaan APBN untuk merenovasi ponpes Al Khoziny. 

"Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? mau dibiarkan di tenda? pemerintah mau diam saja? kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda?" kata Muhaimin usai acara penandatanganan kesepakatan bersama di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

Muhaimin mengaku tak habis pikir dengan yang menentang rencana penggunaan APBN. Ia menyinggung kritik saat pemerintah berupaya membantu pendidikan masyarakat. 

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan renovasi ponpes yang menggunakan APBN itu masih berupa kajian tahap awal. Saat ini, pemerintah masih mendata jumlah ponpes dan penentuan prioritas antara revitalisasi ponpes yang sudah ada atau skema pembangunan untuk ponpes baru.

Prasetyo mengatakan bawah Presiden Prabowo Subianto telah meminta lembaga terkait untuk melakukan pendataan dan inventarisasi ulang kondisi fisik pondok pesantren. Presiden juga sudah meminta kementerian terkait untuk menilai kondisi struktur bangunan ponpes yang sudah ada.

“Kementerian PU diminta untuk melakukan cek lapangan,” ujar Prasetyo beberapa waktu lalu.