Bank Dunia: Tanpa Reformasi, Pertumbuhan Ekonomi RI Sulit Melampaui 4,2%

Bank Dunia atau World Bank memperingatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sulit bertahan di atas 5 persen dalam jangka panjang tanpa reformasi yang mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dalam dokumen terbarunya, Bank Dunia memperkirakan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini hanya berada di level 4,2%.

Dalam laporan terbaru Bank Dunia itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai 5,0% pada 2026, sebelum meningkat menjadi 5,2% pada periode 2027-2028. Namun, hal tersebut dinilai tidak akan terwujud secara otomatis karena sangat bergantung pada keberhasilan reformasi struktural.

“Estimasi jangka menengah merujuk pada estimasi potensi pertumbuhan Indonesia, yakni 4,2%,” kata Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Jumat (12/6).

Menurut Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia belakangan ini masih ditopang oleh berbagai stimulus dari sisi permintaan, mulai dari insentif fiskal hingga belanja pemerintah yang diarahkan untuk menjaga aktivitas ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi terkini didukung oleh stimulus dari sisi permintaan, seperti insentif fiskal dan belanja pemerintah yang terarah,” ujar Bank Dunia.

Meski mampu menopang pertumbuhan dalam jangka pendek, Bank Dunia menilai kebijakan berbasis stimulus memiliki keterbatasan apabila tidak diikuti langkah-langkah yang meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas ekonomi.

“Tanpa reformasi yang mendorong produktivitas, skema insentif tersebut hanya akan meningkatkan pertumbuhan untuk sementara waktu, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan sulit untuk dipertahankan secara berkelanjutan,” ujar Bank Dunia.

Bank Dunia menegaskan bahwa target pemulihan pertumbuhan menuju 5,2% pada 2027–2028 sangat bergantung pada implementasi reformasi yang sedang dijalankan pemerintah.

“Oleh karena itu, pencapaian proyeksi pemulihan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% di tahun 2027-2028 akan sangat bergantung pada reformasi,” kata Bank Dunia.

Dalam laporannya, Bank Dunia menyebut sejumlah faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah. Faktor tersebut antara lain meredanya gangguan pasar komoditas global, pertumbuhan kredit swasta yang lebih kuat, percepatan realisasi investasi Danantara, serta reformasi melalui Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) atau Debottlenecking Task Force.

Sebaliknya, reformasi yang berjalan lambat dinilai dapat memperburuk kondisi pasar tenaga kerja dan menghambat pembentukan kelas menengah yang lebih kuat.

“Di tingkat domestik, implementasi reformasi struktural yang tidak memadai akan meningkatkan kerentanan pasar tenaga kerja, menghambat penciptaan lapangan kerja bagi kelas menengah, dan menambah tekanan terhadap konsumsi rumah tangga,” kata Bank Dunia.

Risiko Eksternal Membayangi

Selain tantangan domestik, prospek ekonomi Indonesia juga dibayangi risiko eksternal. Bank Dunia memperkirakan kondisi moneter global masih relatif ketat dengan tingkat imbal hasil obligasi yang tinggi dan premi risiko yang sensitif terhadap berbagai guncangan baru. Permintaan global juga diproyeksikan melambat pada 2026 sebelum berangsur pulih pada tahun-tahun berikutnya.

Di sisi lain, konflik geopolitik yang berlanjut diperkirakan menjaga harga minyak mentah Brent tetap tinggi di sekitar US$ 94 per barel pada 2026 atau sekitar US$ 24 di atas asumsi yang digunakan pemerintah dalam APBN. Kondisi ini disebut berpotensi meningkatkan inflasi, memperbesar beban subsidi, dan mempersempit ruang fiskal pemerintah.

Menghadapi situasi tersebut, Bank Dunia menilai pemerintah Indonesia perlu menjalankan agenda kebijakan yang berfokus pada peningkatan produktivitas. Tantangan yang dihadapi Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi pertumbuhan yang lebih kuat untuk jangka panjang.

"Indonesia menghadapi lingkungan eksternal yang lebih menantang, ruang fiskal yang semakin terbatas, dan hambatan terkait kualitas pekerjaan. Oleh karena itu, tantangan kebijakan yang dihadapi berlapis: menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan investor dalam jangka pendek, sembari mempercepat reformasi yang dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas lapangan kerja dalam jangka menengah," kata Bank Dunia.

Bank Dunia menyebut agenda reformasi tersebut mencakup penguatan fondasi fiskal, peningkatan kualitas infrastruktur, penyederhanaan regulasi, pengurangan biaya berusaha, serta peningkatan kepercayaan investor untuk memobilisasi lebih banyak modal swasta.