Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir selaku perwakilan pemegang saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) berencana memangkas jumlah komisaris dari lima orang menjadi dua atau tiga pejabat saja.
Guna memuluskan rencana tersebut, Erick memberi waktu kepada perusahaan untuk mempersiapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam dua pekan ke depan.
Rencana pengurangan jumlah komisaris ini tidak terlepas dari upaya efisiensi di tengah pandemi Covid-19 yang menghantam kinerja operasional perusahaan. Sebelumnya, maskapai milik negara ini juga memangkas jumlah karyawan melalui program penawaran pensiun dini.
"Saya ingin mengusulkan, kalau bisa Komisaris Garuda dua saja. Jangan yang ada pensiun dini, tapi komisarisnya tidak dikurangi," kata Erick dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (2/6).
Rencana Erick juga tak terlepas dari usulan Komisaris Garuda Indonesia Peter Gontha agar perusahaan melakukan efisiensi, salah satunya dengan memberhentikan pembayaran honorarium bulanan komisaris, termasuk dirinya. Dalam surat yang diunggah di laman media sosial, Peter juga sempat mengkritik Kementerian BUMN yang tidak melibatkan dewan komisaris dalam mengambil kebijakan.
Menanggapi hal itu, Erick mengatakan, perampingan jumlah komisaris benar-benar mencerminkan keseriusan komisaris dan direksi Garuda dalam menjalankan bisnis maskapai milik pemerintah tersebut.
"Komisaris (Garuda) kami kecilkan jumlahnya, itu bagian dari efisiensi," kata Erick menegaskan.
Sebelumnya, dalam surat yang ditujukan kepada Direktur Keuangan Garuda Indonesia Prasetio, Peter Gontha mengusulkan pemberhentian pembayaran honorarium bulanan komisaris. Tujuannya, untuk meringankan beban keuangan perusahaan.
"Mulai Mei 2021, yang memang pembayarannya ditangguhkan, memberhentikan pembayaran honorarium bulanan kami sampai rapat pemegang saham mendatang," demikian tertulis dalam surat yang diunggah Peter pada laman media sosialnya, Rabu (2/6).
Dalam surat tersebut, dia juga menjelaskan sejumlah penyebab kondisi keuangan Garuda bertambah kritis saat ini. Beberapa di antaranya, tidak ada penghematan biaya operasional, tidak ada informasi mengenai cara, dan narasi negosiasi dengan lessor.
Penyebab lain kondisi keuangan Garuda kritis adalah tidak ada pula evaluasi atau perubahan rute penerbangan yang merugi, dan manajemen arus kas yang tidak dapat dimengerti.
Dia juga mengkritik bahwa keputusan yang diambil Kementerian BUMN dilakukan secara sepihak tanpa koordinasi dan tanpa melibatkan dewan komisaris, sehingga saran komisaris tidak diperlukan,
"Aktivitas komisaris hanya lima sampai enam jam per pekan," ujarnya.
Saat ini, terdapat lima orang yang menduduki jabatan sebagai Komisaris Garuda Indonesia. Komisaris utama diisi oleh Triawan Munaf, lalu ada wakil komisaris utama diduduki oleh Chairal Tanjung, Peter Frans Gontha menjabat sebagai komisaris. Selain itu, Elisa Lumbantoruan dan Zannuba Arifah masing-masing sebagai komisaris independen.