Kiat Bank BUMN Perkuat Bisnis UMKM

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) menunda implementasi penyesuaian biaya transaksi cek saldo dan tarik tunai di mesin ATM Link yang semula akan diterapkan mulai 1 Juni 2021.
Penulis: Ihya Ulum Aldin
Editor: Lavinda
8/11/2021, 16.13 WIB

Bank pelat merah lainnya, Bank Mandiri mengembangkan Rumah BUMN sebagai wadah UMKM untuk mendapatkan pelatihan dan pembinaan. Dengan program tersebut, diharapkan UMKM dapat naik kelas lewat optimalisasi bisnis hingga digitalisasi.

"Langkah peningkatan kelas bagi UMKM melalui empat tahapan yaitu go modern, go digital, go online, dan go global," kata Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rudi As Aturridha melalui siaran pers.

Sejak program dijalankan pada 2017, Bank Mandiri membina lebih dari 13.500 UMKM dan mendirikan 22 Rumah BUMN di Indonesia. Rudi menambahkan, Bank Mandiri turut berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk mempertajam kapasitas UMKM.

Lewat Rumah BUMN, Bank Mandiri menyelenggarakan 160 pelatihan dan pembinaan sepanjang 2021. Pembinaan ini bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM setempat, hingga marketplace seperti Tokopedia, Blibli dan Shopee.

Tidak hanya itu, Rumah BUMN binaan Bank Mandiri juga memberikan pelatihan kepada UMKM untuk memodernisasi bisnis dengan memanfaatkan sosial media sebagai wadah pemasaran.

Ke depan, Bank Mandiri lebih mengaktifkan peran Rumah BUMN dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada UMKM. Tujuannya, agar UMKM go digital dan go global.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis momentum kebangkitan kinerja UMKM akan lebih cepat seiring dengan terbukanya pasar-pasar baru global. Seperti BNI dengan program Xpora, mampu membuka akses pada UMKM.

"Ini tentunya sangat bagus. Di sinilah peluang pendapatan UMKM yang besar itu," kata Erick Thohir.

Lebih lanjut, Erick mengatakan dukungan pemerintah melalui belanja produk UMKM juga akan terus ditingkatkan. Dengan demikian, pelaku UMKM mendapat pasar tetap yang dapat dijadikan basis pendapatan untuk berkembang lebih tinggi.

"Pokoknya di bawah Rp 14 miliar pemerintah belanja melalui UMKM. Itu besar lo. Ingat, itu harus terdaftar melalui OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)," ujar Erick.

Halaman:
Reporter: Ihya Ulum Aldin