BNI Dipastikan Tidak Akan Mengakuisisi BTN

Pemerintah menegaskan tidak ada rencana rencana bagi PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) untuk mengakuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN).

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu (14/9/2022) kemarin merespons pertanyaan dari Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Eriko Sotarduga yang bertanya mengenai aksi korporasi itu.

"Kita bersyukur tidak jadi BTN digabung dengan BNI. Ini dijawab dulu pak Rio (Rionald Silaban) tidak jadi kan? (BTN diakusisi oleh BNI)," tanya Eriko, dalam rapat tersebut.

Rionald pun menjawab bawha rencana tersebut tidak akan dilaksanakan. “Kami tidak mendengar rencana itu akan dilakukan," kata Rionald.

Rionald menegaskan, hingga saat ini Kementerian Keuangan sebagai ultimate shareholder dari BNI dan BTN juga tidak pernah menerima proposal soal akuisisi maupun merger BTN dan BNI. "Kami mewakili Kementerian Keuangan sebagai ultimate shareholder (BUMN). Kami belum pernah menerima proposal terkait dengan usulan merger (BTN dan BNI)," tegas Rionald.

Analis MNC Sekuritas, Tirta Gilang Citradi menilai, batalnya rencana akuisisi BTN oleh BNI akan memberi kepastian bagi investor, mengingat saat ini sedang dalam proses menambah modal dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Dalam perkembangannya, rights issue ini juga telah disetujui DPR dengan target perolehan dana Rp 4,13 triliun. 

“Dengan kepastian dari pemegang saham pengendali ini, pasar akan antusias dengan agenda rights issue BTN,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, isu akuisisi BTN oleh BNI berhembus beberapa waktu lalu. Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menyebut, unit usaha syariah BTN juga akan dilebur ke Bank Syariah Indonesia (BSI).  Sebabnya, berdasarkan regulasi OJK, UUS yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional (BUK) harus melakukan spin-off selambat-lambatnya 15 tahun setelah penerbitan UU. Artinya, UUS harus terpisah dari induk BUK sebelum 2023 berakhir.

Wapres Ma’ruf juga menyatakan wacana ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah bank Himbara yang saat ini berjumlah 4 bank. "Memang ada rencana tadinya itu kan untuk mempersedikit jumlah bank Himbara, sehingga bank BTN itu syariahnya nanti diambil BSI, konvensionalnya diambil BNI, tetapi sekarang itu masih dalam tahap wacana itu," ungkap Ma'ruf Amin.

Merespons pernyataan Wapres, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo kemudian meluruskan informasi tersebut. Menurut Tiko, wacana tersebut merupakan wacana lama yang sudah dibatalkan. "Wacana itu sudah dibatalkan," ungkap Tiko.

Sementara itu, Direktur Human Capital & Compliance BNI, Mucharom menyatakan belum ada arahan apapun dari pemegang saham dalam hal ini pemerintah Indonesia terkait akuisisi BTN. "Terkait dengan wacana akuisisi BTN, dapat kami sampaikan, bahwa sampai dengan saat ini hal tersebut belum ada arahan tindak lanjut dari pemegang saham untuk menjadikan aksi korporasi (corporate action)," kata Mucharom.