Anak Usaha WIKA Garap Proyek Gedung Kemenkomarves di IKN Rp 745 M

Andi M. Arief
Ilustrasi. Proyek IKN di Kalimantan Timur. Foto: Andi M. Arief
Penulis: Syahrizal Sidik
30/1/2023, 18.21 WIB

Emiten konstruksi BUMN, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) atau Wika Gedung, mendapatkan proyek senilai Rp 745 miliar untuk pembangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI (Kemenkomarves) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Gedung perkantoran Kemenkomarves setinggi delapan lantai ini turut mengusung konsep Smart dan Green Building yang terintegrasi.

Pembangunan gedung perkantoran Kemenkomarves akan menggunakan teknologi konstruksi Building Information Modelling (BIM) yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Posisi gedung Kemenkomarves tersebut tidak jauh dari kawasan Istana Presiden IKN.

Lingkup pekerjaan WEGE dalam proyek ini adalah rancang bangun dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 660 hari kerja. Kawasan Gedung Kemenkomarves ini akan berdiri di atas lahan seluas 24.274 meter persegi.

Manajemen WEGE menyampaikan, sebelumnya perusahaan juga telah mengamankan proyek Hunian Pekerja Konstruksi IKN Modular dengan progress pekerjaan telah mencapai nilai 94%.

Pada tahun ini, anak usaha Wijaya Karya (WIKA) ini membidik perolehan kontrk baru senilai Rp 8,4 triliun. Nilai ini naik sekitar 20% dari perolehan kontrak baru WEGE sepanjang tahun 2022 yang senilai Rp 7,1 triliun. 

Sebagaimana diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melelang paket proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan total nilai sebesar Rp 23,7 triliun.

"Semua nilainya ada Rp 23,7 triliun, itu untuk 30-an paket, belum termasuk KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha)," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1).

Basuki menuturkan, paket proyek yang akan dilelang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN. Pendanaan akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Kementerian PUPR.