PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGE akan membagikan dividen kepada investor publik sebanyak-banyaknya 50 persen dari laba bersih tahun buku 2023. Laba akan dibagikan pada tahun 2024 nanti.
“Investor publik yang masuk IPO (initial public offering) ini akan mendapatkan dividen tahun 2023 yang akan dibagikan di tahun 2024, sebanyak-banyaknya 50 persen dari laba bersih kita,” ujar Direktur Keuangan PGE Nelwin Aldriansyah dalam public expose PGE di Jakarta, Rabu (1/2).
PGE akan melaksanakan penawaran umum perdana saham atau IPO dengan harga penawaran awal Rp 820-945 per lembarnya. Masa penawaran awal berlangsung pada 1-9 Februari 2023.
PGE akan melepas sebanyak-banyaknya 10,35 miliar saham atau 25 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO, dengan menjangkau investor asing, mulai dari Amerika Serikat (AS) hingga Eropa.
“Kami akan menjangkau investor sampai USA dan Eropa, namun saham hanya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI),” ujar Nelwin.
Dia melanjutkan sekitar 16 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk pembayaran utang dan 83 persen sisanya untuk mengembangkan potensi energi geothermal yang mencapai 600 mega watt (MW) di seluruh Indonesia.
Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE Rachmat Hidajat mengatakan perseroan juga akan mengembangkan potensi energi geothermal yang mencapai 600 MW di Tanah Air.
Dia mengungkapkan potensi energi geothermal sebesar itu sebagian besar berasal dari wilayah luar Pulau Jawa, di antaranya Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sumatera Selatan.
“Pengembangan yang kami lakukan tidak akan menjadi listrik hari ini, kami melihat masa depan. Hari ini Indonesia memang masih over capacity (listrik), namun beberapa tahun ke depan berbeda, pengembangannya harus dimulai dari sekarang,” kata Rachmat.
Direktur Utama PGE Ahmad Yuniarto menyampaikan perseroan juga mendapatkan dukungan dari kesepakatan kontrak jangka panjang atau rata-rata di atas 20 tahun dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebagai off taker tunggal.
"PGE memiliki hubungan yang baik dan luas dengan PLN dan secara historis mampu menegosiasikan ulang tarif kontraktual yang ada dengan PLN," kata Ahmad.
Dia menyebut komitmen besar environmental, social and governance (ESG) sejalan dengan agenda dekarbonisasi nasional, dengan pemerintah menargetkan net zero emission (NZE) pada 2060.