Adhi Karya Raih Pertumbuhan Kontrak Baru 109% jadi Rp 8,9 T per Maret
PT Adhi Karya Tbk (ADHI) membukukan kontrak baru hingga Maret 2023, sebesar Rp 8,9 triliun. Capaian tersebut meningkat hingga 109% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya Rp 4,2 triliun.
Dalam keterangan resmi dikutip Rabu (12/4) kontribusi kontrak baru terbesar diperoleh dari Proyek Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Paket 1.2A, Proyek Tol Probowangi Paket 1, Pekerjaan Perkerasan Jalan Pertambangan Tanjung Enim, Proyek Tol Trans Sumatera (Bayung Lencir) dan SPAM Regional Wosusokas.
Lini bisnis Engineering dan Konstruksi mendominasi kontribusi kontrak baru sebesar 93%, lini bisnis Properti dan Hospitality sebesar 3% dan bisnis lainnya sebesar 4%.
Berdasarkan sumber dana, kontrak baru berasal dari pemerintah sebesar 28%, proyek investasi dan lainnya sebesar 53%, serta BUMN dan BUMD sebesar 19%.
Perolehan kontrak baru berdasarkan tipe pekerjaan Jalan dan Jembatan berkontribusi sebesar 69%. Berdasarkan tipe gedung sebesar 14%, tipe infrastruktur sumber daya air sebesar 9% dan lainnya sebesar 8%.
Kontribusi kontrak baru terbesar diperoleh dari proyek infrastruktur Jalan dan Jembatan sebesar 59%, prasarana kereta api 15%, proyek gedung sebesar 12%, serta infrastruktur pengolahan sumber air sebesar 8%, dan 6% berasal dari pekerjaan lainnya.
Adapun lima besar proyek yang dicapai Adhi Karya, antara lain Proyek Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Paket 1.2A, Proyek Prasarana LRT Malolos-Clark di Filipina, Proyek Tol Probowangi Paket 1, Proyek Tol Trans Sumatera (Bayung Lencir), serta Proyek Land Development Kalimantan Timur–IKN.
Sementara itu RUPST Adhi Karya tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2022. Perseroan menetapkan 20% dari laba bersih sebagai cadangan wajib. ADHI mencatatkan laba bersih sebesar Rp 81,2 miliar pada tahun buku 2022, sehingga sejumlah Rp 16,2 miliar merupakan cadangan wajib perseroan.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang Perseroan Terbatas, bahwa perseroan wajib memiliki cadangan wajib minimal sebesar 20%.
RUPST juga memutuskan perubahan jajaran direksi dan komisaris barunya menjadi:
Dewan Komisaris
1. Dody Usodo Hargo Suseno, sebagai Komisaris Utama
2. Widiarto, sebagai Komisaris
3. Yustinus Prastowo, sebagai Komisaris
4. Abdul Muni, sebagai Komisaris Independen
5. Hironimus Hilapok, sebagai Komisaris Independen
6. Erwin Moeslimin, sebagai Komisaris Independen
Jajaran Direksi
1. Entus Asnawi Mukhson, sebagai Direktur Utama
2. Suko Widigdo, sebagai Direktur Operasi I
3. Pundjung Setya Brata, sebagai Direktur Operasi II
4. Bambang Krisminarno, sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
5. Ki Syahgolang Permata, sebagai Direktur Human Capital dan Sistem
6. Vera Kirana, sebagai Direktur QHSE dan Pengembangan Bisnis